Penyaluran Rumah Subsidi Capai 50,62%, Pemerintah Kejar Target 350 Ribu Unit

Jakarta: Realisasi penyaluran rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 177.161 unit per 9 Oktober 2026. Angka tersebut setara 50,62% dari target 350.000 unit hingga akhir tahun.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menggelar rapat evaluasi untuk membahas strategi percepatan penyaluran tersebut. Pertemuan berlangsung di Jakarta pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Berdasarkan paparan BP Tapera, realisasi penyaluran terdiri atas 177.140 unit rumah tapak dan 21 unit rumah susun. BP Tapera juga mencatat potensi permintaan sebanyak 39.155 unit dan potensi pasokan sebanyak 27.443 unit.

Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kendala di lapangan sekaligus menyusun langkah konkret agar penyaluran rumah subsidi dapat meningkat hingga akhir 2026.

BP Tapera Perkuat Strategi Pemasaran Rumah Subsidi

Untuk mengejar target, BP Tapera meminta setiap wilayah menyusun rencana pemasaran berdasarkan potensi dan target penyaluran di masing-masing provinsi. Rencana tersebut mencakup penentuan lokasi, bank penyalur, jadwal kegiatan, serta penanggung jawab.

Strategi pemasaran juga diperkuat melalui sosialisasi dan pembukaan gerai informasi atau open booth di instansi pemerintah, perusahaan swasta, perguruan tinggi, serta lembaga lainnya. Langkah ini bertujuan menjangkau calon debitur potensial dan mendorong mereka melanjutkan proses pengajuan KPR FLPP hingga akad.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, kolaborasi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan pihak terkait perlu terus diperkuat agar penyaluran rumah subsidi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

“Program ini harus semakin meluas lagi dan kebermanfaatannya untuk masyarakat luas. Kami tetap berharap tahun ini kita masih kompak, full power, untuk mencapai target maksimal. Mudah-mudahan realisasi tahun lalu itu bisa kita kalahkan,” ujar Heru.

Ia menambahkan, sisa waktu hingga akhir 2026 perlu dimanfaatkan secara maksimal melalui kerja sama yang lebih intensif di seluruh ekosistem perumahan.
   

Kendala Listrik dan Air Jadi Perhatian

Dalam rapat evaluasi tersebut, pengembang menyampaikan masukan mengenai pentingnya mengoptimalkan pemasaran rumah subsidi melalui pendekatan konvensional dan digital. Kedua pendekatan diharapkan dapat memperluas jangkauan pemasaran sekaligus menjaring calon pembeli yang memenuhi persyaratan pembiayaan.

Dari sisi perbankan, salah satu kendala yang menjadi perhatian adalah kesiapan pembangunan fisik rumah, khususnya penyediaan listrik dan air. Koordinasi dengan pengembang diperlukan agar rumah dapat segera siap dihuni dan proses pembiayaan berjalan lebih optimal.

Bank penyalur yang terlibat, yakni BTN, BRI, Mandiri, BSN, dan BJB, turut memaparkan realisasi penyaluran serta komitmen untuk mendukung pencapaian target FLPP 2026.

Sementara itu, perwakilan konsumen meminta pengembang memasarkan dan menjual rumah sesuai dengan kondisi serta spesifikasi yang ditawarkan. Hal ini dinilai penting agar konsumen memperoleh hunian yang sesuai dengan informasi yang disampaikan.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa tujuan utama program perumahan adalah menyediakan hunian bagi masyarakat. Ia mengapresiasi dukungan pengembang, perbankan, dan konsumen dalam pelaksanaan program tersebut.

“Tujuan kita adalah membangun perumahan bagi rakyat. Kita harus menjadi tim yang baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pengembang, perbankan, dan seluruh pihak yang telah bekerja sama. Kepada para konsumen, saya juga menerima dan menghargai setiap masukan yang disampaikan,” ujar Maruarar.

Melalui evaluasi tersebut, Kementerian PKP dan BP Tapera berupaya mengoptimalkan potensi permintaan serta pasokan rumah subsidi, mengatasi kendala penyaluran, dan memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau.


(KIE)

• Rumah Subsidi FLPP
• Penyaluran dana FLPP
• Rumah Subsidi