Kementerian PUPR rencananya akan meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni milik masyarakat Kalimantan Selatan sebanyak 595 unit dengan total anggaran senilai Rp11,9 miliar.
"Kami ingin program BSPS ini terlaksana dengan baik di seluruh wilayah Indonesia. Program BSPS merupakan wujud nyata perhatian pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumahnya agar lebih layak huni," ujar Direktur Jenderal perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Kamis, 16 Februari 2023.
Menurut Iwan, program BSPS atau bedah rumah membutuhkan dukungan serta kolaborasi dari berbagai pihak baik pemerintah daerah, sektor swasta melalui CSR serta masyarakat. Selain itu, pemerintah juga ingin mendorong keswadayaan serta kesadaran masyarakat untuk mewujudkan hunian layak sekaligus mengurangi jumlah RTLH di Indonesia.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Kalimantan II Hujurat diwakili Kepala Seksi Wilayah I Mohammad Radjiman Ododay menyatakan, pihaknya telah menunjuk Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Martapura sebagai penyalur dana Program BSPS kepada masyarakat. Adapun jumlah RTLH yang akan dibedah melalui Program BSPS di Kalimantan Selatan sebanyak 595 unit.
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan II juga telah melaksanakan seremoni penandatangan Perjanjian Kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Martapura, Kota Martapura pada Rabu, 8 Februari 2023 lalu.
"Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan dana alokasi Rp11,9 miliar untuk perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 595 unit di dua lokasi yakni, Kota Banjarmasin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nilai bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat untuk setiap rumah yang dibedah adalah Rp20 juta untuk pembelian bahan material bangunan dan upah tukang," jelasnya.
| Baca juga: 4.391 Rumah di Kalsel Telah Dibedah Jadi Layak Huni |
Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Selatan Rudi Yunanto menambahkan kerja sama tersebut sangat penting untuk menyukseskan program Nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di bidang perumahan.
"Adanya Program BSPS dapat meningkatkan rasa aman, kenyamanan dan kesehatan bagi penghuni rumah," jelasnya.
Sebagai langkah awal kerja sama tersebut pihaknya akan melakukan pendaftaran giro Satker sebagai rekening giro TNP. Dalam lingkup kerja sama juga diadakan pencetakan rekening koran giro Satker, Kordinator Kabupaten (Korkab), Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), toko bangunan yang ditunjuk untuk menyediakan material bahan bangunan, dan tukang untuk kepentingan penyaluran BSPS, hingga laporan penyaluran dana BSPS.
"Penyaluran dana BSPS tahun anggaran 2023 ini akan diawali dari rekening giro Satker ke rekening masing-masing penerima bantuan dana BSPS. Kami percaya BSI mampu mendorong percepatan penyaluran Program BSPS tahun anggaran 2023 di Provinsi Kalimantan Selatan. Kami juga berharap masyarakat bisa membangun hunian layak dengan adanya program tersebut," jelasnya.
Branch Manager (BM) Cabang Kota Martapura Buyung Yudi Gunawan juga menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi yang tinggi dari manajemen Bank Syariah Indonesia Tbk cabang Kota Martapura kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR dalam hal ini melalui yang memberikan kepercayaan kepada Bank BSI sebagai bank penyalur dana BSPS di Kalsel.
"Kami siap melaksanakan tugas sebagai bank penyalur rekening penerima bantuan BSPS 2023," ungkapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
