KPU Depok Siap Terapkan e-Rekap Pemilu sesuai Aturan
Ilustrasi, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional lanjutan atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di Luar Negeri, di KPU, Jakarta. (Foto: MI/Adam Dwi)
Depok: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Nana Shobarna menyatakan kesiapannya untuk menerapkan aplikasi e-Rekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada hasil akhir Pilkada Depok 2020, jika memang sesuai dengan aturan yang ada.
"Kalau kami sepanjang regulasinya mengatur demikian, tidak ada alasan untuk tidak menerapkannya. Yang terpenting adalah ketentuan atau regulasinya yang mengatur terlebih dahulu," kata Nana Shobarna, melansir Antara, Rabu, 30 September 2020.
Nana menjelaskan hingga saat ini belum ada aturan untuk menerapkan e-Rekap tersebut. Undang-undang masih menyebutkan rekap secara manual berjenjang.
"Kalau secara sarana dan prasarana untuk Depok sepertinya tidak masalah," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu Lingga Periksa ASN Diduga Tak Netral dalam Pilkada
Pilkada Kota Depok diikuti oleh dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok, yaitu pasangan Pradi Supriatna dan Afifah Alia dengan nomor urut 1 yang diusung oleh Gerindra, PDIP, PAN, Golkar, PKS, PSI, dan sejumlah partai nonparlemen.
Sedangkan pasangan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono yang diusung oleh partai politik, yaitu PKS, Partai Demokrat, PPP, dan Partai Berkarya dengan nomor urut 2.
Sebelumnya, KPU Provinsi Jabar menyatakan Kabupaten Bandung dan Kota Depok menjadi daerah yang memungkinkan untuk menerapkan aplikasi e-Rekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada hasil akhir pada Pilkada Serentak 2020.
"Yang memungkinkan (menerapkan e-Rekap pada Pilkada Serentak 2020 di Jabar) yang akses internetnya bagus, di antaranya (Kabupaten) Bandung dan Kota Depok," kata Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Rifqi Alimubarok.
Rifqi mengatakan selain akses internet yang bagus, kesiapan lainnya yang harus diperhatikan jika daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020 ingin menerapkan Sirekap adalah SDM dan gawai.
Baca juga: KPU Jatim Nyatakan Kesiapan Menggelar Pilkada 9 Desember
"Jadi kesiapan dari masing-masing petugas TPS-nya, kemudian dari alat komunikasinya, gawainya harus punya aplikasi ini atau menunjang untuk menjalankan aplikasi ini," kata Rifqi.
Menurut dia, dengan adanya e-Rekap akan ada pemangkasan waktu atau alur dalam proses perhitungan suara pemilu. Biasanya, kata Rifqi, rekapitulasi suara dilakukan dari tingkat TPS kemudian dilanjutkan ke PPS di tingkat desa/kelurahan lalu rekapitulasi suara di kecamatan oleh PPK lalu rekapitulasi suara di KPU tingkat kabupaten/kota.
"Sekarang dengan Sirekap, dari TPS langsung ke kota/kabupaten," jelasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
"Kalau kami sepanjang regulasinya mengatur demikian, tidak ada alasan untuk tidak menerapkannya. Yang terpenting adalah ketentuan atau regulasinya yang mengatur terlebih dahulu," kata Nana Shobarna, melansir Antara, Rabu, 30 September 2020.
Nana menjelaskan hingga saat ini belum ada aturan untuk menerapkan e-Rekap tersebut. Undang-undang masih menyebutkan rekap secara manual berjenjang.
"Kalau secara sarana dan prasarana untuk Depok sepertinya tidak masalah," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu Lingga Periksa ASN Diduga Tak Netral dalam Pilkada
Pilkada Kota Depok diikuti oleh dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok, yaitu pasangan Pradi Supriatna dan Afifah Alia dengan nomor urut 1 yang diusung oleh Gerindra, PDIP, PAN, Golkar, PKS, PSI, dan sejumlah partai nonparlemen.
Sedangkan pasangan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono yang diusung oleh partai politik, yaitu PKS, Partai Demokrat, PPP, dan Partai Berkarya dengan nomor urut 2.
Sebelumnya, KPU Provinsi Jabar menyatakan Kabupaten Bandung dan Kota Depok menjadi daerah yang memungkinkan untuk menerapkan aplikasi e-Rekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada hasil akhir pada Pilkada Serentak 2020.
"Yang memungkinkan (menerapkan e-Rekap pada Pilkada Serentak 2020 di Jabar) yang akses internetnya bagus, di antaranya (Kabupaten) Bandung dan Kota Depok," kata Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Rifqi Alimubarok.
Rifqi mengatakan selain akses internet yang bagus, kesiapan lainnya yang harus diperhatikan jika daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020 ingin menerapkan Sirekap adalah SDM dan gawai.
Baca juga: KPU Jatim Nyatakan Kesiapan Menggelar Pilkada 9 Desember
"Jadi kesiapan dari masing-masing petugas TPS-nya, kemudian dari alat komunikasinya, gawainya harus punya aplikasi ini atau menunjang untuk menjalankan aplikasi ini," kata Rifqi.
Menurut dia, dengan adanya e-Rekap akan ada pemangkasan waktu atau alur dalam proses perhitungan suara pemilu. Biasanya, kata Rifqi, rekapitulasi suara dilakukan dari tingkat TPS kemudian dilanjutkan ke PPS di tingkat desa/kelurahan lalu rekapitulasi suara di kecamatan oleh PPK lalu rekapitulasi suara di KPU tingkat kabupaten/kota.
"Sekarang dengan Sirekap, dari TPS langsung ke kota/kabupaten," jelasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
