Tepuk riuh menyambut pantun yang dibacakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto itu. Pantun dibacakan dalam seremoni peletakan batu pertama proyek Monumen Plaza Bung Karno di Taman Saparua, Kota Bandung, Jawa Barat.
Dalam Rakernas PDIP awal bulan ini, nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memang disebut Ketua DPP PDIP Puan Maharani masuk daftar bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang akan dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Namun, sanjungan serta kode politik dari Hasto tidak membuat Kang Emil gede rasa.
“Itu doa. Jadi kalau doa tentu kita aminkan saja walaupun sebagai seorang yang taat pada aturan hidup, saya taat pada apa yang sedang digariskan oleh Partai Golkar. Sehingga, apa pun takdirnya mudah-mudahan doakan yang terbaik untuk semuanya,” begitu komentar Kang Emil kepada awak media.
Politik devide et impera?
Selain menjabat gubernur, sejak awal tahun ini Kang Emil juga menjabat wakil ketua umum Partai Golkar. Secara fatsun politik, tidak etis bila PDIP “menggoda” Kang Emil dengan memasukkan namanya dalam daftar bacawapres untuk Ganjar Pranowo. Musyawarah Nasional Partai Golkar 2019 dan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar 2021 mengamanatkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres). Atau setidaknya cawapres. Jadi pertanyaan, apa motivasi PDIP membawa-bawa nama Kang Emil dalam bursa cawapres?PDIP juga menggoda Partai Demokrat dengan memasukkan nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam daftar bacawapres Ganjar Pranowo. Padahal, Partai Demokrat sudah meneken traktat untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Wacana kerja sama dengan Partai Demokrat makin tampak nyata dengan pertemuan AHY dan Puan di kawasan Senayan, Jakarta. Banyak yang geleng-geleng kepala melihat akrobat politik Partai Banteng Moncong Putih itu. Pasalnya, rekam jejak posisi politik PDIP dan Partai Demokrat dapat dikatakan selalu berseberangan.
Boleh jadi, wacana evaluasi dukungan terhadap Anies yang diembuskan sejumlah elite Partai Demokrat dianggap peluang oleh PDIP untuk menggoyang kubu lawan. Apalagi saat itu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan “Maka PDIP itu juga merangkul ya sambil menunggu toh lamaran dari Pak Anies Baswedan juga belum belum turun”.
Menihilkan peran Joko Widodo?
Yang jadi pertanyaan, mengapa PDIP terus mencari sosok bacawapres dari luar mitra koalisi? Setidaknya saat ini sudah ada dua parpol non-parlemen yang sepakat mengusung Ganjar sebagai capres, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Perindo. Sedangkan untuk parpol di parlemen, sudah ada PPP yang menjalin kerja sama dalam Pilpres 2024.Publik mempertanyakan, mengapa PDIP tampak keberatan dengan sosok bacawapres yang diajukan parpol rekanan? Mengapa, misalnya, tak langsung saja menerima pinangan PPP yang ingin menjodohkan Ganjar dengan Sandiaga Uno?
Urusan pencapresan tampaknya membuat retak hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri. Analis politik Ray Rangkuti menyebut persoalannya adalah ego. Jokowi ingin mendapat peran karena merasa sebagai orang nomor satu di Republik ini, sementara Megawati juga ingin kewenangannya tak tereduksi karena merasa sebagai orang nomor satu di PDIP.
Elite PDIP memang kerap menyatakan Jokowi akan diajak bicara dalam penentuan pasangan Ganjar Pranowo. Namun, publik sudah hafal soal hak prerogatif Megawati.
Apalagi belakangan mencuat isu kontrak politik antara Ganjar Pranowo dan PDIP yang disuarakan politisi PSI, Ade Armando. Isinya memberi kewenangan DPP PDIP untuk ikut campur tidak hanya dalam menentukan sosok bacawapres, namun juga menentukan formasi pemerintahan bila Ganjar memenangi Pilpres 2024. Bila peran capresnya saja diminimalkan, apalagi peran mantan presiden.
Dari sekian banyak nama yang disebut masuk daftar bacawapres Ganjar Pranowo, mayoritas berada dalam jangkauan kekuasaan Joko Widodo.
Airlangga Hartarto, misalnya, adalah pembantu presiden dan sebagai ketua umum parpol anggota KIB yang pembentukannya difasilitasi presiden. Airlangga juga ikut dalam rembukan “Tim Jokowi” di markas DPP PAN beberapa waktu lalu.
Sandiaga Uno yang baru saja bergabung dengan PPP, juga disebut Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy sebagai arahan Joko Widodo dan bagian dari narasi kesinambungan dan keberlanjutan.
Begitu pula dengan Erick Thohir, anggota kabinet, salah satu tangan kanan Jokowi yang dipercaya menjadi ketua pernikahan Kaesang Pangarep.
Setali tiga uang dengan Muhadjir Effendi dan Mahfud MD.
Jadi, bila serius melamar AHY atau Kang Emil, PDIP seperti mendayung sekali dua-tiga pulau terlampaui.[]
SAKSIKAN PEMBAHASAN MANUVER POLITIK PDIP TERKAIT BACAWAPRES PADA SEGMEN KHUSUS “POLITICAL REVIEW” DALAM PROGRAM PRIMETIME NEWS, METRO TV, MINGGU, 2 JULI 2023 PUKUL 17.30 WIB.
