Sebagian pengelola negara sungguh memaknai arti korupsi sebagai extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Mereka luar biasa memanjakan pelakunya dengan rupa-rupa kemurahan. Di level jaksa, rata-rata tuntutan masih terbilang ringan. Menurut ICW, hanya 4 tahun 2 bulan. Di tingkatan hakim, rerata vonis masih rendah. ICM bilang cuma 3 tahun 1 bulan.
Belum lagi obral diskon hukuman di tahap kasasi dan peninjauan kembali oleh MA. Di pemidanaan sami mawon. Sama saja. Setelah PP pengetatan remisi bagi pelaku korupsi, terorisme, dan narkoba diamputasi, pengurangan masa hukuman untuk koruptor menjadi begitu gampang.
Wamenkum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej pernah mengatakan korupsi sulit diberantas karena lemahnya integritas dan kesadaran diri pejabat serta sebagian masyarakat. Kepatuhan untuk tidak korupsi di Indonesia masih lebih banyak didorong oleh ketakutan terhadap sanksi daripada kesadaran. Kesadaran hukum heteronom dari faktor luar masih dominan ketimbang kesadaran hukum otonom yang datang dari dalam diri. Saya sepakat dengan itu, tetapi masih kurang. Korupsi sulit diberantas juga karena penegak hukum belum sepenuh hati memberantas korupsi. Mereka masih setengah, seperempat, seperdelapan, atau bahkan tak punya hati. Perlakuan terhadap Pinangki, Atut, Azis dkk contohnya.
Bagaimana kita bisa berharap calon-calon koruptor takut untuk korupsi jika negara terus membahagiakan koruptor? Jika begitu adanya, sampai dua kali kiamat pun kiranya korupsi di negara ini tetap merajalela.
