Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Air Besar, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. (Foto: ANTARA/Daniel Leonard)
Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Air Besar, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. (Foto: ANTARA/Daniel Leonard) (M Ridha Saleh)

M Ridha Saleh

Mantan komisioner Komnas HAM

Kapitalisme dan Akar Ekosida

Pilar lingkungan hidup
M Ridha Saleh • 31 Januari 2020 10:00
EKSPANSI dan penetrasi kapitalisme ke dalam sistem ekonomi politik dan kebijakan negara harus diakui merupakan akar besar yang menjadi latar belakang kerusakan lingkungan hidup atau bencana ekologi. Melalui sistem tersebut, industri dan alat-alat produksi, termasuk sumber-sumber kekayaan negara, seperti tanah dan sumber daya alam lainnya dikuasai oleh para pemilik modal untuk sebesar-basarnya keuntungan mereka.
 
Prinsip produksi dan reproduksi kapitalisme tersebut, menjadikan sumber daya alam sebagi objek produksi semata. Di situlah praktek bekerjanya modal dalam memperlakukan alam secara vandalistik.
 
Vandalisme tidak saja merupakan perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya dan barang berharga. Lebih dari itu, vandalisme dapat digolongkan sebagai ekspresi dan agresi atau penghancuran dan perusakan secara kasar dan ganas terhadap nilai intrinsik alam atas dasar suatu kepentingan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Raphael Lemkin (1900-1959) menegaskan bahwa vandalisme merupakan tindakan yang melatarbelakangi berbagai kejahatan genosida (genocide), seperti genosida kultural (culture genocide), dan kejahatan lingkungan (ecocide). Lemkin adalah pakar hukum Polandia berdarah Yahudi yang mencetuskan istilah genocide. Pada tahun 1933, di depan konferensi internasional untuk unifikasi hukum pidana di Madrid, Lemkin mendesak masyarakat internasional untuk menyatukan larangan penghancuran, baik secara fisik, identitas budaya maupun ekosistem lingkungan hidup, dan sumber daya alam. Sebab, semua itu dianggapnya berkaitan dengan vandalisme yang dilakukan sekelompok manusia.
 
Vandalisme, oleh Lamkin disebut sebagai sebuah tindakan yang menjadi bagian dari perluasan kejahatan genosida, genosida kultur, dan ekosida. Alasannya, hal itu merupakan salah satu prinsip yang dianggap paling mendasar yang melatar belakangi lahirnya kejahatan tersebut.
 
Vandalisme Ekologis
 
Lingkungan hidup dan sumber daya alam itu hadir dengan nilai ekonomi untuk dimanfaatkan oleh manusia. Namun, alam juga memiliki nilai intrinsik, yang bersifat otonom dan noninstrumental. Nilai intrinsik tersebut fungsinya tidak dapat digantikan dengan kamuflase hijau atau projek monoculture.
 
Alam adalah objek sedangkan manusia adalah subjek. Kapitalisme kemudian bekerja lebih ekstrim dengan menjadikan alam sebagai objek akumulasi. Premis itu merupakan racun utama yang merusak lingkungan hidup dan sumber daya alam. Itulah yang harus dikritisi dan dipersoalkan, dengan cara mengubah pandangan tersebut untuk memberikan kepada alam suatu keadilan baru dan menguatkan hak ensensial pada alam.

Vandalisme ekologis dapat disebut sebagai suatu tindakan eksploitatif dan destruktif terhadap nilai yang tersisa dari nilai intrinsik alam setelah nilai-nilai kegunaan lain dari lingkungan hidup dan sumber daya alam disingkirkan.


 
Praktik eksploitasi yang vandal terhadap ekosistem lingkungan hidup dan sumberdaya alam itulah yang menyebabkan bencana ekologi.
 
Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), secara umum, tren bencana di Indonesia dari tahun 2009-2019, terus meningkat, baik intensitas maupun frekuensi. Kondisi ini dipicu oleh eksploitasi dan kerusakan lingkungan hidup dan sumberdaya alam. BNPB menegaskan untuk tahun 2019 saja, ada 10 juta orang yang terdampak bencana. Jumlah ini, naik dari tahun lalu yang “hanya” 9 juta orang.
 
Sementara data PBB (UNEP, United Nations Environment Programme) yang dirilis pada tahun 2017 di Nairobi menunjukkan fakta yang mengejutkan. Menurut UNEP, satu dari empat kematian di seluruh dunia atau sebanyak 12,6 juta kematian dalam satu tahun terjadi akibat kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam.
 
Melawan Ekosida
 
Lingkungan hidup dan sumber daya alam adalah esensi dari kehidupan umat manusia. Sifat esensial dari lingkungan hidup dan sumberdaya alam itulah yang menjadikan manusia sebagai mahluk yang berharkat dan bermartabat.
 
Perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam digambarkan sebagai prasyarat untuk memenuhi standar dan penikmatan HAM. Hal itu dijamin secara internasional, terutama hak untuk hidup dan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
 
Dengan demikian, perlindungan lingkungan hidup merupakan instrumen penting dalam upaya untuk mengamankan penikmatan universal HAM yang efektif. Bahkan, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan, sumber daya alam dunia butuh pengelolaan yang lebih baik untuk mengakhiri ekosida yang berlangsung di berbagai belahan dunia. Macron berharap pemimpin dunia membahas keadaan darurat tersebut.
 
Hak atas lingkungan hidup adalah hak yang telah dikonvensi dan diratifikasi oleh semua negara anggota PBB melalui Deklarasi Stockholm 1972. Hak ini menyangkut hak semua manusia untuk menikmati lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
 
Karena itu, negara --yang telah diberikan hak untuk memanfaatkan dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam— wajib memastikan agar hak itu dijalankan dengan baik dan memperhatikan prinsip keberkelanjutan (sustainable). Hal itu mencakup, baik untuk memanfaatkannya sendiri maupun melalui kerjasama dengan pihak lain.
 
Bahkan di dalam Pasal 9 Deklarasi Hak atas Pembangunan (1986), negara juga diberikan hak untuk merancang dan menentukan masa depan pembangunannya. Pasal yang sama juga menegaskan, negara berhak menolak intervensi dari pihak manapun termasuk negara lain, jika dianggap menimbulkan ketergantungan dan mengancam kedaulatan atas sumber-sumber penghidupan negara bersangkutan. Dalam konteks itulah, kedaulatan negara juga sangat ditentukan oleh sejauh mana negara tersebut dapat melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alamnya.
 
Dalam satu dasawarsa terakhir isu kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam mendapatkan perhatian yang sangat luas di masyarakat. Bahkan topik ini telah menjadi isu dunia karena efeknya yang sangat besar terhadap kehidupan umat manusia di planet bumi ini.
 
Paus Fansiskus pada pertemuan di Brazil juga menyinggung bahwa kerusakan lingkungan merupakan kejahatan ekosida. Paus juga mendorong agar pengrusakan lingkungan masuk dalam kejahatan perdamaian kelima, setelah kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusian, kejahatan perang dan kejahatan agresi yang diaku sebagai sistem HAM internasional.[]
 
*Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id
 


 
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif