Partisipasi Publik di Kebijakan Iklim, Masyarakat Adat dan Generasi Muda Masih Terpinggirkan?

Jakarta: Indonesia menegaskan kembali komitmen terhadap aksi iklim global di Conference of Parties ke-30 (COP30) di Belem, Brasil yang saat ini sedang berlangsung hingga 21 November. Pemerintah menyatakan kesiapan mempercepat transisi energi dan mencapai target emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat. Namun, di tengah janji ambisius tersebut, kalangan masyarakat sipil menilai arah kebijakan Indonesia masih belum sepenuhnya menjawab tantangan keadilan iklim. Pemerintah Indonesia melalui Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Perubahan Iklim Hashim Djojohadikusumo menyatakan dukungan penuh terhadap Perjanjian Paris, dengan menyanggupi pemenuhan target emisi nol bersih (net zero emission) paling lambat tahun 2060, disertai target pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebesar 8 persen. “Strategi pertumbuhan hijau kami tercermin dan terukir dalam dokumen komitmen kontribusi nasional kedua (Second Nationally Determined Contribution atau SNDC), yaitu target 1,2 gigaton setara karbon dioksida pada skenario rendah dan 1,5 gigaton setara karbon dioksida pada skenario tinggi pada tahun 2035,” jelas Hashim yang menjadi Ketua Delegasi Republik Indonesia di COP30 dalam pidatonya pada Leader Summit. Seperti dilansir indonesiadicop.id, Hasyim juga menyatakan, tidak ada yang boleh tertinggal dalam transformasi menuju masa depan hijau. “Aksi iklim harus adil, inklusif, dan berpusat pada manusia,” jelasnya. Sebagai wujud komitmen nyata, lanjut Hashim, Presiden Prabowo salah satunya telah mengumumkan alokasi 1,4 juta hektar hutan adat bagi masyarakat adat dan lokal dalam empat tahun ke depan. “Hal ini merupakan langkah besar menuju keadilan sosial dan ekologis,” ungkapnya. GIS Analyst Trend Asia, ​Masagus Achmad Fathan Mubina yang turut hadir di COP30 menyoroti pernyataan pemerintah terkait dimensi keberpihakan dalam aksi iklim yang adil, inklusif, dan berpusat pada manusia yang masih bias kepentingan. “Keberpihakan masih dipertanyakan selama komoditas yang menimbulkan konflik seperti fosil dan nikel tidak dikeluarkan dalam skema transisi energi berkeadilan untuk mendukung aksi iklim,” ujar Fathan. Menurutnya, komitmen keadilan iklim yang digaungkan pemerintah hanya akan sebatas ucapan jika tidak dibarengi upaya perlindungan pada pihak yang terdampak seperti masyarakat adat. “Proyek-proyek bioenergi yang dijalankan tanpa Persetujuan Atas Dasar Informasi Sejak Awal Tanpa Paksaan menunjukkan belum adanya komitmen perlindungan masyarakat dan ruang hidupnya yang terancam karena kebijakan transisi energi pemerintah,” jelas Fathan. Ia berharap Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup seharusnya berperan lebih jauh dalam memperjuangan kepentingan ekologis dan sosial ketika berhadapan dengan institusi lain. Rosi Yow dari Greenpeace Indonesia yang menjadi perwakilan dari Papua mempertanyakan transparansi komitmen pemerintah Indonesia untuk aksi iklim di pertemuan akbar ini. “Indonesia menyampaikan target transisi energi di pembukaaan COP30 namun di sisi lain industri ekstraktif yang mengambil keuntungan dari eksploitasi mineral dan deforestasi masif menjadi sponsor Paviliun Indonesia selama kegiatan ini,” terangnya. Dirinya juga menyinggung prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat adat yang selama ini seringkali diabaikan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah untuk aksi iklim. Melihat langsung negosiasi delegasi Indonesia di COP30 Rosi berharap, “Semoga COP30 menghasilkan keputusan yang meyakinkan masyarakat adat untuk dilibatkan karena selama ini mereka tidak mengetahui apa rencana pemerintah.” Fadilla Miftahul perwakilan dari Climate Rangers menilai negosiasi Indonesia dalam aksi iklim global selama di COP30 masih terlalu berhati-hati dan belum mencerminkan urgensi krisis iklim khususnya bagi mereka yang terdampak. “Pembahasan masih berkutat di perdagangan karbon yang fokusnya hanya memindahkan emisi, bukan mengurangi emisi. Kalau tetap seperti ini, akan berpengaruh pada generasi yang akan datang,” jelas Fadilla. Dirinya mengungkapkan dialog-dialog dalam aksi iklim sejauh ini belum memberikan ruang partisipasi yang memadai bagi generasi muda. Di sela COP30, sebagai bentuk inisiatif partisipasi generasi muda untuk aksi iklim, dirinya menyerahkan secara langsung kepada Ketua Delegasi Republik Indonesia di COP30 sebuah dokumen hasil kesepakatan dari ribuan orang muda dari lebih dari 150 negara yang menyerukan perubahan arah kebijakan iklim global menuju transisi energi yang adil, pendanaan tanpa utang, dan keterlibatan bermakna bagi kelompok muda serta masyarakat rentan. Baca Juga : CEO Talks di COP30 Soroti Peran Korporasi Wujudkan Net Zero Indonesia Dari Indonesia, Climate Rangers menjadi satu-satunya organisasi yang hadir dan memastikan aspirasi orang muda Indonesia tertuang dalam National Children and Youth Statement (NYS) sehingga turut menjadi bagian dari mandat global tersebut. “Dokumen ini adalah pernyataan penolakan kami sebagai generasi yang mewarisi krisis,” tegas Fadilla yang juga penerima Training Program COP30 yang didukung Koalisi Orang Muda Global dan Smith School University of Oxford.