Ironisnya, salah satu pembagian sembako yang cenderung menyalahi protokol penanganan covid-19 justru dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dan bukan sekali, melainkan dua kali.
Yang pertama dilakukan pada Kamis, 9 April 2020 sore, di Jakarta. Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin, pembagian sembako untuk tukang ojek online itu dilakukan saat iring-iringan Presiden melintas di sepanjang kawasan Harmoni hingga Kemayoran. Presiden membagikan 400 paket sembako, yang terdiri atas beras, minyak, mi instan, kecap, susu, dan kebutuhan pokok lain.
Yang kedua, dilakukan pada Jumat, 10 April 2020 malam di sekitar Istana Bogor. Kedua aksi bagi sembako tersebut menimbulkan kerumunan massa, yang berpotensi menimbulkan terjadinya penularan covid-19. Namun Bey juga mengklaim, dalam kegiatan pembagian sembako tersebut, pihak Paspampres selalu mengutamakan protokol kesehatan, khususnya physical distancing. Meskipun demikian, pihaknya juga berjanji akan mengevaluasi kegiatan pembagian sembako tersebut untuk menghindari terjadinya kerumunan massa.
Gubernur dilaporkan ke polisi
Aksi bagi sembako oleh Gubernur Gorontalo pada 7 April di tengah pandemi covid-19 bahkan berbuah laporan polisi oleh warga. Rusli dilaporkan ke polisi oleh salah seorang warga bernama Alyun Hasan Hippy.
Rusli dinilai melanggar Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan karena membuat kerumunan saat membagikan sembako di rumah dinasnya. Pengacara Alyun, Duke Arie, mengatakan Rusli Habibie dilaporkan ke Polda Gorontalo karena aksi bagi-bagi sembako tersebut berbuah kerumunan, antrean, dan kemacetan parah hingga penutupan jalan. Menurut Duke, kegiatan tersebut melanggar protokol pengendalian covid-19, yang mewajibkan untuk selalu menjaga jarak, memakai masker, dan melarang adanya kerumunan.
Namun, penasihat hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo, Dahlan Pido, menyatakan pembagian sembako oleh Gubernur di masa pandemi virus korona bukan pelanggaran pidana. Sebab, hal itu dimaksudkan untuk membantu para tukang bentor yang mengalami penurunan pendapatan akibat wabah virus korona.
Dahlan mengatakan laporan ke kepolisian yang terkait pelanggaran adanya pembagian sembako bersifat prematur dan tidak masuk akal. Alasannya, Gorontalo belum melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Menurut Dahlan, pembagian sembako gratis itu merupakan instruksi Presiden menghadapi masalah ekonomi di tengah wabah virus korona.
Gubernur siap tanggung jawab
Rusli Habibie pun angkat bicara mengenai laporan warga terhadap dirinya. Dia siap bertanggung jawab atas perbuatannya, bahkan siap jika harus dibui. Yang penting, menurut Rusli, tidak ada warganya yang mati akibat pembagian sembako.
Rusli juga menyatakan sembako itu berasal dari uang rakyat, bukan uang pribadi gubernur, sehingga harus dikembalikan dalam bentuk sembako. Mantan bupati Gorontalo Utara ini juga menambahkan, apa yang dilakukannya murni untuk membantu warga yang terdampak wabah virus korona, bukan untuk pencitraan.
Cerita hampir sama datang dari Kalimantan Timur. Pembagian sembako di rumah Gubernur Kaltim Isran Noor 23 April menuai sorotan karena menimbukan antrean sangat panjang di depan pagar rumah Isran. Mengetahui kejadian tersebut, Kapolresta Samarinda Kombes Arif Budiman memerintahkan untuk membubarkan kerumunan, sesuai maklumat Kapolri. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus korona.Yang penting, menurut Rusli, tidak ada warganya yang mati akibat pembagian sembako.
Kapolresta mengatakan, pembagian sembako ini merupakan acara pribadi gubernur. Mereka tidak menyangka jika warga yang datang sangat banyak karena rencana awal sembako ini hanya untuk warga sekitar.
Pembagian sembako sebenarnya dijadwalkan pukul 14.00 Wita. Namun, massa sudah berkumpul sejak pukul 12.30 Wita.
Antrean jadi kacau
Massa yang datang makin banyak sehingga antrean berubah menjadi kacau. Bahkan, pagar rumah gubernur yang dijaga Satpol PP nyaris rubuh akibat banyaknya warga yang saling dorong. Selain itu, antrean ini mengganggu lalu lintas di sekitar rumah kediaman Gubernur.
Istri Gubernur Isran, Noorbaity, mengaku tidak menyangka warga yang datang begitu banyak. Paket sembako sebanyak 1.600 yang disiapkan ludes dalam waktu satu jam, sementara warga yang datang terus bertambah. "Ini di luar perkiraan kami, ini merupakan tradisi keluarga, besok itu bulan puasa, minimal ada lah yang diberikan kepada masyarakat," kata Noorbaity.
Untuk itu, gubernur meminta maaf kepada masyarakat yang belum kebagian. Sebab, niat baiknya berubah jadi ricuh dan bisa membahayakan warga.
Kepala Biro Humas Setda Kaltim M Syafranuddin mengatakan pembagian sembako menjelang bulan puasa merupakan kegiatan rutin keluarga besar Isran Noor sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat yang kurang mampu. Menurut Syafranuddin, karena masa pandemi covid-19, sempat ada rencana tidak menggelar pembagian sembako. Namun dalam beberapa hari terakhir kediaman pribadi Gubernur Kaltim selalu kedatangan warga yang kehilangan sumber penghasilan untuk meminta bantuan sembako.
Pihak Pemrov juga mengklaim pihaknya sudah berupaya meminta warga untuk menjaga jarak, cuci tangan dengan sabun serta meminta mereka untuk cuci tangan. Sayang, hal itu tidak bisa dipertahankan ketika warga yang datang semakin banyak dan sulit dikendalikan.
Di Bogor pembagian sembako pada 20 April lalu juga berujung ricuh. Sekitar 500 warga berebut bantuan sembako di kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) setempat.
Ketua Baznas Kabupaten Bogor KH Lesmana mengaku pihaknya tidak mengundang warga untuk bagi-bagi sembako di kantornya. Menurutnya, sekitar 500 warga yang datang Senin pagi itu, mendapat informasi dari mulut ke mulut dan datang hanya bermodalkan Kartu Keluarga (KK) dan KTP. Padahal Baznas awalnya hanya mengundang para ustad dan guru ngaji di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor.
Meski pada akhirnya Baznas melayani warga yang butuh bantuan sembako, Lesmana mengaku kewalahan, karena warga sulit diatur, terutama untuk menjaga jarak. Padahal, Kabupaten Bogor sedang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Makanan kedaluwarsa
Selain masalah di empat daerah tersebut, masih ada sejumlah persoalan lain, misalnya bantuan berupa makanan kedaluwarsa, jumlah bantuan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, dan banyaknya warga tidak mampu yang luput dari pendataan.
Apa pun masalahnya, pemberian bantuan sembako harus benar-benar diperhitungkan dengan sangat hati-hati. Sebab, akibat wabah korona, hampir pasti terjadi penambahan jumlah warga miskin.
Dalam kondisi seperti itu, pembagian sembako sulit untuk menghindari serbuan warga. Tentu saja, hal itu akan menimbulkan kesulitan untuk menjaga jarak. Di situlah potensi penyebaran virus mudah terjadi.
Karena itu, sebelum membagikan sembako, pastikan bahwa data warga yang dibantu sesuai dengan fakta di lapangan. Paling tidak, perbedaan data dan fakta lapangan tidak terlalu jomplang.Sebelum membagikan sembako, pastikan bahwa data warga yang dibantu sesuai dengan fakta di lapangan.
Meskipun demikian, pembagian sembako dengan pola yang sama, yang dilakukan para pejabat negara, bisa jadi bukan diniatkan untuk pamer. Mungkin mereka hanya bermaksud meringankan beban warga sekaligus agar aksi dermawan tersebut ditiru yang lain.
Tapi mereka tidak boleh mengabaikan dua hal penting saat berbagi sembako, yaitu aspek manfaat dan keselamatan. Karena itu, rasanya kurang pas membiarkan warga lari tergopoh-gopoh mengejar iring-iringan mobil Kepala Negara demi sepaket sembako yang berisi beras, gula pasir, minyak goreng, dan teh. Untung saja tidak ada warga yang jatuh kepeleset.
Dalam hal ini, pembagian sembako yang relatif lebih aman tentu sistem door to door, dari pintu ke pintu. Selain akan mengurangi kerumunan, dengan sistem ini--kalaupun ada warga yang tidak terdata--bantuan bisa diberikan menyusul.
Di tengah begitu banyak warga kelaparan, pembagian sembako yang tidak merata bisa berubah jadi bencana. Ingat, berbagai penelitian menunjukkan, orang lapar itu mudah emosi. Di saat seperti itu, apa pun bisa terjadi.
Pembagian door to door juga bisa memanfaatkan ojek atau mobil online, yang berkurang pendapatannya akibat korona. Inilah yang akhirnya dilakukan Presiden mulai 20 April walaupun sempat “tercoreng” lagi dengan aksi bagi sembako di jalan pada 26 April.
Seharusnya Presiden dan para pejabat lain konsisten memanfaatkan aparat di daerah atau transportasi online guna membagikan sembako. Hal itu agar niat mengurangi derita warga tidak berbuah masalah.[]
*Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id.
