Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang memaparkan bahwa nilai ekspor produk nikel hasil hilirisasi telah mencapai US$33,81 miliar atau Rp504,2 triliun pada 2022.
Angka tersebut lebih besar 745% dari nilai ekspor pada 2017, ketika Indonesia hanya mengekspor bahan mentah berupa bijih nikel. Nilai ekspor nikel pada 2017 hanya sekitar US$4 miliar. Jelas sebuah kenaikan fantastis, yang harapannya tentu akan mendongkrak kesejahteraan penduduk.
Tahun ini, sampai pada April 2023, realisasi nilai ekspor nikel hasil hilirisasi sudah mencapai US$11 miliar atau Rp165 triliun. Dengan raihan tersebut, ekspor hasil hilirisasi nikel diproyeksikan tahun ini juga akan naik. Progresifnya hilirisasi juga mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di sentra hilirisasi nikel di Sulawesi dan Maluku. Sulawesi dan Maluku adalah dua wilayah di Indonesia yang kaya akan cadangan nikel.
Di Sulawesi, beberapa wilayah yang dikenal memiliki cadangan nikel ialah Morowali, Konawe, dan Kolaka. Di Maluku, Pulau Halmahera adalah salah satu wilayah yang memiliki cadangan nikel yang signifikan.
Sejumlah perusahaan besar, baik dari dalam maupun luar negeri, telah berinvestasi dalam industri pertambangan nikel di dua wilayah itu untuk memanfaatkan sumber daya alamnya.
Perekonomian Sulawesi tumbuh 7% secara tahunan pada triwulan I 2023, lebih tinggi jika dibandingkan dengan di triwulan I 2022 yang sebesar 5,52%. Pertumbuhan ekonomi Maluku juga mengalami kenaikan sebesar 5,12%.
Besarnya nilai ekonomi hilirisasi dengan memberikan nilai tambah komoditas harusnya berbanding lurus dengan peningkatan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan suatu wilayah beserta masyarakat di wilayah tersebut.
Faktanya, data Badan Pusat Statistik menunjukkan rasio penduduk miskin di Pulau Sulawesi justru naik, dari 10,02% pada Maret 2022 menjadi 10,08% pada Maret 2023. Adapun di Maluku, rasio penduduk miskinnya pada Maret 2023 naik menjadi sebesar 16,42%.
Artinya, hilirisasi nikel ini tidak menetes hingga ke bawah. Ibarat air, nilai tambah produk tambang ini sepertinya ada yang menampung dengan tandon besar, tapi tak mengalir ke saluran irigasi sebagai perumpamaan pemerataan kesejahteraan.
Kebijakan hilirisasi nikel hingga saat ini belum memberikan efek berganda kepada masyarakat. Hilirisasi belum inklusif untuk menaikkan kesejahteraan warga di wilayah sentra nikel seperti Sulawesi dan Maluku.
Sebab itulah, pemerintah perlu menyusun kebijakan lanjutan demi pemerataan pertumbuhan ekonomi yang dipacu hilirisasi hasil tambang. Karena, hilirisasi tidak hanya sampai pada membangun smelter, tapi juga melahirkan barang baru. Ada industri ikutan yang lahir untuk jangka menengah dan panjang.
Agar pertumbuhan ekonomi tinggi tidak hanya di atas kertas, tidak boleh angka-angka itu hanya dinikmati segelintir pemilik modal. Seluruh rakyat Indonesia harus pula merasakannya.
Di tengah laju hilirisasi nikel dan sumber daya alam lainnya, yang harus dipikirkan secara cermat ialah dampak kerusakan lingkungan. Bila dibiarkan, kerusakan lingkungan akan merusak pula mata pencaharian penduduk lokal, seperti di sektor pertanian dan kelautan. Adapun hilirisasi industri lebih ke padat teknologi, bukan padat karya. Walhasil sangat sedikit sumber daya manusia lokal yang terserap dalam dunia kerja.
Pastikan hilirisasi nikel bukan fatamorgana untuk meningkatkan taraf hidup warga di sekitar wilayah pertambangan. Keseimbangan lingkungan tetap harus terjaga. Di sisi lain, pendapatan sektor pajak dari hilirisasi nikel untuk daerah harus benar-benar dirasakan oleh penduduk lokal. Jangan menguap, lenyap tanpa jejak begitu saja. Kemiskinan harus diberantas sampai ke akar-akarnya sehingga pembangunan memiliki makna yang hakiki. Pembangunan bukan jargon politik untuk sekedar mendulang suara dalam pemilu.
