ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal Ilustrasi -- Pengendara melintas di depan mural Garuda Pancasila yang ada di perkampungan warga di Ciputat, Tangerang Selatan, (28/11) .
ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal Ilustrasi -- Pengendara melintas di depan mural Garuda Pancasila yang ada di perkampungan warga di Ciputat, Tangerang Selatan, (28/11) . (Atang Irawan)

Atang Irawan

Stafsus Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Aspirasi Masyarakat dan Daerah

Orkestrasi Perubahan RUU HIP Menjadi RUU BPIP

Pilar RUU Haluan Ideologi Pancasila
Atang Irawan • 25 Juli 2020 10:00
KONTRAKSI penolakan terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) oleh berbagai elemen masyarakat tidak mengendorkan semangat pengusul RUU tersebut. Buktinya, secara faktual politik RUU HIP masih tetap eksis dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 16 Juli 2020. Rapat itu mengesahkan perubahan daftar RUU dalam Prolegnas Prioritas 2020 menjadi 37 RUU dan RUU HIP masih ‘bertengger’ di urutan ke-16 dalam Prolegnas 2020.
 

Ironisnya meskipun RUU HIP masih berada dalam Prolegnas 2020, tiba-tiba muncul usulan baru RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) oleh pemerintah. Peristiwa legislasi ini, sontak menimbulkan pertanyaan berbagai kalangan dan semakin merancukan tradisi legislasi yang diatur dalam UU No12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 

Orkestrasi apa lagi yang akan dipertontonkan setelah segudang kekecewaan rakyat atas ditebasnya (dikeluarkannya) RUU yang berakibat langsung dengan kepentingan rakyat dan hak-hak fundamental rakyat, bahkan diamanatkan dalam Pasal 27 dan 28 UUD 1945? Itulah yang terjadi pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 

Drama peristiwa legislasi itu semakin menambah panjang catatan sejarah kekacauan dalam perumusan undang-undang (legisferitis) di Republik ini. Kesan yang dipertontonkan kepada rakyat bahwa perumus UU tidak memiliki political interest kepada hak-hak fundamental rakyat, tetapi justru hanya mempertontonkan pertunjukan yang mencederai rakyat, bagi kepentingan relasi konfigurasi politik semata.
Dalam rangka memperhatikan usulan pemerintah terhadap RUU BPIP sekiranya ada beberapa hal yang menjadi perhatian:
 

RUU BPIP beda dengan RUU HIP
 

 
Pertama, RUU BPIP berbeda dengan RUU HIP, karena fakta yuridisnya RUU BPIP diusulkan pemerintah sedangkan RUU HIP inisiatif DPR. Pemerintah mengusulkan RUU BPIP dalam kedudukan RUU HIP masih berada dalam Prolegnas.
 

Hingga saat ini DPR sebagai pengusul belum mencabut RUU HIP. Sebaliknya pemerintah tidak menindaklanjuti dengan Surat Presiden (Surpres) yang berisikan DIM (Daftar Isian Masalah) dari RUU HIP sehingga tidak mungkin diadakan pembahasan DIM bersama.
 

Seharusnya proses penggantian RUU HIP menjadi RUU BPIP bukan melalui pengusulan RUU baru (BPIP) dari Presiden, melainkan Presiden mengirimkan DIM untuk kemudian dibahas bersama. Nantinya dalam pembahasan bersama tersebut dimungkinkan terjadi perubahan. Sangatlah unik jika Presiden mengusulkan RUU baru yaitu RUU BPIP dalam rangka mengganti RUU HIP, sementara RUU HIP masih menjadi bagian Prolegnas Prioritas 2020.
 

Kedua, presiden berhak mengajukan RUU BPIP di luar Prolegnas jika mengacu pada Pasal 23 ayat (2) UU 12 Tahun 2011. Pasal itu menyebutkan, dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Ketiga, sangat disayangkan dengan pemerintah mengusulkan RUU BPIP, maka Prolegnas semakin memiliki wajah tidak responsif terhadap kepentingan rakyat.


 
Akan tetapi skema pengajuan RUU di luar Prolegnas di atas bukan dalam rangka mengganti RUU yang telah ditetapkan dalam Prolegnas, melainkan RUU baru sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 23 ayat (2) UU 12 Tahun 2011. Jika hal tersebut dianggap dalam rangka mengganti RUU yang ada dalam Prolegnas, maka menjadi rancu dan semakin menunjukkan ketidakteraturan dalam perumusan Prolegnas. Padahal tujuan ditetapkannya Prolegnas adalah sebagai instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
 

Ketiga, sangat disayangkan dengan pemerintah mengusulkan RUU BPIP, maka Prolegnas semakin memiliki wajah tidak responsif terhadap kepentingan rakyat. Sebab, politik legislasi tidak memiliki political interest terhadap korelasi yang kuat dengan kepentingan rakyat (mismatch between law and society). Bahkan justru sebaliknya telah terjadi ‘refraksi’ pembelokan kepentingan konfigurasi politik.
 

Seharusnya perumusan program legislasi tidak hanya menekankan pada daftar banyaknya RUU (wishlist), tapi seharusnya memprioritaskan RUU yang berdampak pada kepentingan rakyat sehingga dalam daftar RUU harusnya ada klasifikasi persentase. Misalnya untuk kepentingan rakyat, kepentingan ekonomi, kepentingan politik dan lain-lain.
 

Dengan demikian, komposisinya dapat terlihat secara seimbang dan berbanding dengan skala prioritas pencapaian target. Selanjutnya akan tercipta preferensi RUU dalam rangka aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.
 

Hampir dapat dipastikan RUU dalam Prolegnas 2020, masih dirasa jauh dari semangat filosofis kebangsaan yang diamanatkan dalam alinea keempat UUD 1945. Bahwa negara harus memberikan perlidungan terhadap rakyat dalam rangka upaya pencapaian kesejahteraan rakyat dengan berlandaskan keadilan tanpa diskriminasi (social defence, social welfare dan justice for all).
 

Memperkuat kelembagaan BPIP
 

Keempat, semangat RUU BPIP memang tidak lain untuk memperkuat kelembagaan BPIP yang semula diatur dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2018. Ini pasti akan mengakibatkan keunikan jika kedudukan BPIP dihubungkan dengan eksistensi Pancasila yang letaknya ada dalam Pembukaan UUD 1945.

Dapat dipastikan bahwa BPIP sebagai badan, hanya berkedudukan sebagaiauxiliary organ(penunjang) dari Presiden, sehingga kedudukannya sulit dilepaskan dari kehendak dan kepentingan Presiden dalam melaksanakan tugasnya.


Pasal 4 UUD 1945 sebagai dasar legitimasi Presiden membentuk Perpres menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar”. Dengan demikian letak BPIP ada dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang pemerintah (eksekutif). Padahal dalam Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Penegasan Pancasila sebagai dasar negara dan pencabutan Ketetapan MPR No II/MPR/1978 tentang P4, pada Pasal 1 Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.
 

Dengan demikian, Ketetapan MPR tersebut tidak dimaksudkan Pancasila sebagai dasar pemerintahan, tetapi sebagai dasar negara sehingga bermakna dasar bagi seluruh organ negara, baik secara horisontal maupun vertikal. Maka akan menjadi fatal jika letaknya berada di bawah Presiden dan rentan dengan tafsir Pancasila secara monolitik. Untuk itu, harus diingat perjalanan sejarah negara, ketika Pancasila hanya dijadikan sandaran legitimasi politik kekuasaan, yang melahirkan pemerintahan sentralistik.
 

Dapat dipastikan bahwa BPIP sebagai badan, hanya berkedudukan sebagai auxiliary organ (penunjang) dari Presiden, sehingga kedudukannya sulit dilepaskan dari kehendak dan kepentingan Presiden dalam melaksanakan tugasnya. Berbeda jika nomenklatur organnya tidak menggunakan badan, tetapi lembaga atau dewan yang memiliki kesetaraan dengan organ kenegaraan lainnya, dan tidak hanya dalam rangka melaksanakan tugas melainkan memiliki wewenang delegasi.
 

Kelima, konsekuensi BPIP diatur dalam UU, maka sebaiknya nomenklatur kelembagaannya diubah menjadi dewan atau lembaga, sehingga kedudukannya sederajat dengan organ kenegaraan lainnya. Badan Pembinaan diatur UU, maka skema pembahasannya secara formil harus melibatkan DPR sebagai representasi kepentingan rakyat. Apalagi pembahasan UU mensyaratkan keterlibatan publik untuk memberikan masukan dan pandangan dalam setiap tahapannya sebagaimana dimaksudkan dalam UU No 12 Tahun 2011 dan UU MD2 (MPR, DPR dan DPD).
 

Wewenang sebaiknya dibatasi
 

Keenam, wewenang organ tersebut sebaiknya dibatasi hanya dalam rangka memberikan pandangan/pertimbangan atau masukan terhadap organ negara lainnya dan sosialisasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas organ negara serta perilaku masyarakat. Bukan dalam rangka menafsirkan Pancasila, karena Pancasila sudah selesai diletakkan sebagai dasar negara dan sebagai sumber hukum tertinggi (supreme) seperti dimanatkan dalam alinea keempat UUD 1945.


Seharusnya seorang pejabat (pimpinan) menjadi suri tauladan rakyat, sebagaimana adab kebangsaan dalam Pancasila yang sebelumnya dinyatakan dalam syarat-syarat untuk menjadi calon pejabat, yaitu “setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945”.


 
Organ tersebut hanya berwenang memberikan masukan, pertimbangan dan pendapat, baik diminta atau tidak diminta terhadap organ kenegaraan lainnya, terkait dengan nilai-nilai Pancasila yang dijadikan sandaran dalam membuat peraturan, keputusan dan kebijakan, bahkan perbuatan/tindakan hukum (rechtshandeling) dan perbuatan /tindakan nyata (feitelijke handelingen).
 

Tidak sedikit tindakan nyata pejabat publik saat ini hanya dalam rangka pencitraan. Misalnya bergaya tegas memarahi rakyat yang diduga melakukan kesalahan. Padahal makna kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian salah satunya diterjemahkan dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari… perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan …”.
 

Seharusnya seorang pejabat (pimpinan) menjadi suri tauladan rakyat, sebagaimana adab kebangsaan dalam Pancasila yang sebelumnya dinyatakan dalam syarat-syarat untuk menjadi calon pejabat, yaitu “setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945”.
 

Kewenangan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya secara simbolik tetapi secara subtantif. Salah satunya memasukkan Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Setiap acara media televisi dan/atau media massa termasuk online harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan lain sebagainya.
 

Jika BPIP diberikan kewenangan menafsir Pancasila maka tidak hanya berakibat inkonstitusional tetapi akan mengakibatkan kerusakan pada tatanan struktur ketatanegaraan. Misalnya saja bagaimana jika tafsirnya bertentangan dengan UUD 1945, padahal UUD 1945 merupakan pengejawantahan dari Pancasila.
 

Pancasila diuji dengan Pancasila
 

Apalagi kedudukannya diatur dalam UU, maka tidak menutup kemungkinan akan diuji oleh MK, sedangkan MK tidak memiliki kewenangan menafsir Pancasila. Ditambah lagi alat ujinya adalah UUD 1945 yang tentunya termasuk pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat sila-sila Pancasila. Maka dapat terbangun narasi; Pancasila diuji dengan Pancasila .
 

Ketujuh, jika memperhatikan letak Pancasila dalam alinea keempat UUD 1945 yang merupakan bagian utuh dari UUD 1945, apakah tepat pembinaan dilakukan oleh organ/badan yang sama sekali tidak memiliki wewenang untuk mengubah UUD 1945. Padahal dalam Pasal 37 UUD 1945 ada lembaga yang diberi nama MPR yang memiliki wewenang untuk melakukan perubahan UUD 1945.
 

Apakah tidak sebaiknya pembinaan ideologi Pancasila itu merupakan tugas alat kelengkapan MPR yang secara khusus dibentuk untuk itu. Dan MPR dapat memberikan masukan, pandangan, maupun saran terhadap organ kenegaraan lain.
 

Alat kelengkapan MPR dapat saja membentuk tim adhock jika diperlukan, dengan melibatkan organ negara lainnya dan tokoh masyarakat serta akademisi yang memahami (expert) soal Pancasila. Karena kita semua meyakini bahwa MPR adalah anggota DPR yang kedudukannya dipilih bukan berdasarkan keahlian dan ilmu pengetahuan melainkan karena elektabilitas.
 

Apapun kisahnya dalam manuskrip/naskan RUU HIP dan RUU BPIP, begitu pentingnya pengejawantahan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi organ negara dan masyarakat sebagai panduan dan pedoman berperilaku dalam adab kebangsaan Negara Republik Indonesia. Karena itu, sebaiknya dibuka lebar ruang dialog bagi publik, untuk mengemukakan pendapatnya, apakah perlu dibentuk badan/lembaga/dewan yang memiliki wewenang pembinaan ideologi Pancasila, ataukah diletakan pada alat kelengkapan MPR. []
 

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif