PKS Tegas Tolak RUU HIP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Jakarta: Fraksi PKS menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) kembali dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. DPR harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat agar tidak menimbulkan kegaduhan baru. "Secara tegas PKS menolak RUU HIP dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021”, kata Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto, lewat keterangan tertulis, Jumat, 27 November 2020. Mulyanto menyebut RUU HIP tidak urgen dibahas. Masyarakat sebagai dasar empirik-sosiologis pembentukan perundangan banyak yang menolak belei tersebut. Sejumlah fraksi juga menyatakan sikap yang sama. Baca: Sejumlah Fraksi Keberatan RUU Haluan Ideologi Pancasila Masuk Prolegnas 2021 Mulyanto menyebut pemerintah juga menolak memasukkan RUU HIP dalam Prolegnas Prioritas 2021. Surat presiden (surpres) yang dikirimkan pemerintah tidak mengajukan daftar invetaris masalah (DIM) RUU HIP. Pemerintah, kata dia, justru mengajukan DIM RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai inisiatif. Pemerintah juga tidak mengajukan secara resmi RUU BPIP masuk dalam prolegnas jangka menengah periode 2019-2024. "Jadi tidak ada unsur yang mendesak atau urgensinya untuk meluncurkan RUU HIP inisiatif DPR”, tegas Mulyanto. Rapat kerja Badan Legislatif (Baleg) DPR bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) rencananya digelar hari ini, Jumat, 27 November 2020. Namun, rapat ditunda karena dinilai belum siap. PKS meminta DPR dan pemerintah mempertimbangkan masukan yang disampaikan masyarakat terkait RUU HIP. Mulyanto menilai banyak RUU yang lebih layak dan mendesak untuk dibahas.