Hakim Konstitusi Aswanto (tengah) memimpin sidang tiga permohonan uji materiil Perppu Nomor 1/2020. Foto: MI/Adam Dwi
Hakim Konstitusi Aswanto (tengah) memimpin sidang tiga permohonan uji materiil Perppu Nomor 1/2020. Foto: MI/Adam Dwi (Atang Irawan)

Atang Irawan

Pakar Hukum Tata Negara

Fobia atas Hak Imunitas Pejabat dalam Perppu Korona Berlebihan

Pilar Virus Korona
Atang Irawan • 01 Mei 2020 05:49
BANYAK kalangan mempertanyakan hak imunitas (kekebalan) pejabat pemerintah dalam menyelenggarakan kebijakan stabilitas sistem keuangan, untuk penanganan pandemi korona sebagaimana diatur dalam Pasal 27 (2) dan ayat (3) Perppu No 1 Tahun 2020. Bagian tersebut pada intinya menyatakan, “Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
 
Imunitas berasal dari bahasa Latin yang bermakna kebebasan dari hukuman, serupa dengan untouchable yang bermakna kebal hukum. Imunitas bermakna penyelenggara negara memiliki kompetensi untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap penting dalam mewujudkan kehidupan kenegaraan secara cepat, tanpa intimidasi atas ketakutan dari jeratan hukum dan lainnya.
 
Imunitas diberikan oleh negara dalam rangka kebebasan bertindak (diskresi), supaya penyelenggara negara/pemerintah dapat melaksanakan kewajibannya dengan bebas, tidak bergantung pada peraturan/keputusan yang terkadang terlambat memberikan respon karena keadaan/kondisi yang tidak dimungkinkan. Hal ini biasanya terkait dengan kondisi luar biasa yang harus segera ditindaklanjuti. Sebab, jika menunggu sistem birokrasi yang berjenjang dan berbelit-belit, maka tidak cukup waktu untuk menghadapi kondisi sebagaimana dimaksud.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Dalam perspektif kewenangan, jabatan kenegaraan/pemerintahan merupakan alat publik yang harus melaksanakan wewenang dan tugasnya dalam rangka pencapaian perlindungan dan kesejahteraan rakyat yang kadang terganjal dengan rumitnya aturan normatif. Untuk itu, mereka diberi kebebasan berekspresi (freies ermessen) sekaligus melekat fungsi imunitas. Impunitas dalam hukum internasional
 
Imunitas juga dikenal dalam hukum internasional, misalnya Deklarasi Wina 1993 dan Vienna Convention 1961, yang menyatakan pejabat negara, terutama kepala negara yang identik dengan souvereign immunity terkait dengan kekebalan hukum. Dengan demikian, imunitas ini bukan hanya berlaku dalam lapangan hukum nasional, tetapi juga dalam hukum internasional. Dalam perspektif hukum nasional, imunitas ini juga dikenal dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya dalam Pasal 10 UU Ombudsman, Pasal 16 UU Advokat, dan UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).
 
Jika membaca secara komprehensif makna imunitas dalam Pasal 27 ayat (2) Perppu sebagaimana dimaksud “…tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Makna kalimat “tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana” harus dibaca dalam ‘satu nafas’ secara sistematis, dengan kalimat jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian, frasa “tidak dapat dituntut” itu harus dibaca bahwa hal itu dalam hal keadaan menunjukkan/mensyaratkan sifat adanya iktikad baik. Sedangkan soal pembuktian “iktikad baik” seyogianya dilaksanakan di hadapan hakim dalam sidang pengadilan.
 
Apabila dibaca dalam ranah “persamaan di hadapan hukum” (equality before the law), maka hal itu harus diartikan secara dinamis. Jika terdapat dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, maka mereka harus diperlakukan sama oleh hakim tersebut (audi at alteram partem), untuk menunjukan iktikad baik, sehingga tidak secara mutatis mutandis (dengan penyesuaian seperlunya) tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan.
 
Berdasarkan hal tersebut, maka yang dimaksudkan tidak dapat dituntut dalam sidang perdata yang mensyaratkan sifat iktikad baik, adalah terkait dengan Pasal 1244 KUH Perdata: “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya walaupun debitur tersebut tidak memiliki iktikad buruk”. Syarat sifat mempengaruhi ‘keadaan memaksa’ (force majeure), terlepas absolute overmacht atau relative overmacht, sehingga keadaan tersebut menghalangi pemenuhan prestasi dan ini berlaku untuk semua subjek hukum, bukan hanya pelaksana fungsi kenegaraan.

Pengertian ‘tidak bisa dipidana’ masuk ke dalam ranah hakim pengadilan, bukan ranah penuntutan.

Dalam perspektif pidana, dapat dilihat dalam Pasal 50, 51 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 50 KUHP yang menyatakan, “Barangsiapa melakukan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, tidak boleh dihukum”. Pengertian ‘tidak bisa dipidana’ masuk ke dalam ranah hakim pengadilan, bukan ranah penuntutan, sehingga harus dibuktikan di pengadilan. Hakimlah yang berwenang mempertimbangkan Pasal 50 KUHP. Demikian halnya dengan Pasal 51 ayat (1) harus dibuktikan di pengadilan “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.
 
Iktikad baik
 
Apalagi berkaitan dengan Pasal 51 ayat (2) menyatakan, “perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup pekerjaannya.” Melekat di dalamnya mensyaratkan iktikad baik, yang menjadi kewenangan hakim dalam persidangan untuk memberikan penilaian.
 
Pada prinsipnya Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana berlatar belakang alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai dasar penghapusan pidana untuk menghindari kemungkinan penjatuhan pidana yang tidak adil atau pemidanaan yang tidak tepat terhadap orang yang tidak bersalah, dalam hukum pidana juga harus memerhatikan prinsip seseorang tidak dapat dihukum jika tidak memiliki kesalahan (geen straf zonder schuld). Hal itu semata-mata bertujuan untuk menemukan kebenaran materiel.
 
Perdebatan imunitas juga terkait dengan Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara”.
 
Sangat jelas dalam Pasal 49 UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, karena PTUN tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan: "a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
 
Dengan demikian, hak imunitas itu dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan bukan hal yang baru dan/atau mengada-ada yang hanya diatur dalam Perppu No 1 Tahun 2020. Dengan kata lain, dalam peraturan perundang-undangan hal itu merupakan suatu kelaziman.
 
Memang, jika Pasal 26 dan 27 tidak dibaca dalam satu tarikan napas, maka terkesan ada perlakuan diskriminatif di hadapan hukum, bagi setiap orang yang melanggar perppu dapat dipidana. Sebaliknya, pejabat pelaksana tidak dapat diajukan ke pengadilan baik perdata, pidana, dan PTUN. Namun sesungguhnya dalam rangka penyelenggaraan fungsi-fungsi kenegaraan, hak imunitas merupakan suatu kelaziman agar tidak ada keraguan dan bisa bergerak cepat melaksanakan tugas dan wewenang penyelenggara negara. []
 
*Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id.
 

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif