Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar/Media Indonesia
Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar/Media Indonesia (Abdul Kohar)

Abdul Kohar

Dewan Redaksi Media Group

Pilar

Mengeluhkan Demokrasi

Pilar demokrasi Podium Pemilu 2024 Pilpres 2024
Abdul Kohar • 16 April 2022 06:34
HUBUNGAN antara demokrasi dan kesejahteraan ekonomi kembali diperdebatkan akhir-akhir ini. Saat sebagian elite dan publik mengusung isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, alasan yang dipakai 'memelihara momentum kebangkitan ekonomi'.
 
Saat Komisi Pemilihan Umum mulai berancang-ancang mengusulkan anggaran pemilu dan pilkada serentak, banyak yang mulai mengait-ngaitkannya dengan ongkos mahal demokrasi. Ada pula yang mulai mengeluhkan terus berkepanjangannya rivalitas tidak sehat sebagai residu kontestasi politik yang merupakan nyawa demokrasi.
 
Bahasa lugasnya kira-kira: demokrasi itu racun stabilitas ekonomi. Kalau instabilitas selalu muncul, investasi akan sulit diharapkan datang. Pokoknya demokrasi itu dianggap selalu gaduh, penuh ketidakpastian, merongrong kenyamanan. Sebaliknya, investasi butuh ketenangan, kepastian, dan kenyamanan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Baca:Fraksi NasDem Konsisten Mengawal Pemerintahan Jokowi hingga 2024 Namun, berbagai literatur dan penelitian menunjukkan sebaliknya. Ada korelasi positif antara demokrasi dan kesejahteraan. Demokrasi diyakini membawa pengaruh positif terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi tersebut akan membawa implikasi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 
Tingkat kesejahteraan yang tinggi banyak dijumpai di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi, seperti AS. Hasil kajian Morton Halperin dan kawan-kawan menunjukkan dalam kurun lima dekade terakhir, statistik pertumbuhan ekonomi di negara-negara demokrasi tercatat 25% lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara otoriter.
 
Namun, pengalaman Singapura seolah mengirim sinyal bahwa ada jalan lain di luar demokrasi untuk mencapai kesejahteraan. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang ditunjukkan Tiongkok. ‘Negeri Tirai Bambu’ tersebut mencoba bereksperimen dengan mengawinkan sistem politik otoriter dan sistem ekonomi pasar bebas. Alhasil, pertumbuhan ekonomi Tiongkok dewasa ini menjadi momok menakutkan bagi negara-negara Barat.
 
Kolumnis Fareed Zakaria mengistilahkan negara-negara tersebut sebagai illiberal democracy. Istilah yang diperkenalkan pada 1997 itu menggambarkan fenomena kemunculan negara pseudo democracy. Negara penganut sistem politik nondemokrasi, tetapi memiliki pencapaian pertumbuhan ekonomi tinggi juga termasuk dalam kategori pseudo democracy ala Fareed Zakaria ini.
 
Kiranya pengalaman Tiongkok dan Singapura itulah yang mengilhami elite kita untuk mengutak-atik demokrasi. Fakta bahwa itu hanya pengecualian tidak pernah 'disenggol'. Pengecualian itu terjadi karena Singapura dan Tiongkok tidak semajemuk Indonesia. Pula, di dua negara tersebut, angka korupsi bisa ditekan karena kerasnya mereka terhadap perilaku korup.
 
Skor indeks persepsi korupsi Tiongkok yang 43 juga naik signifikan, lebih dari 5 poin dalam waktu sewindu. Skor IPK Singapura malah stabil di atas 83 poin. Indonesia, kendati skor IPK naik, kenaikannya belum eksplosif. Kini, skor IPK Indonesia masih 38, naik sedikit dari skor 36 di tahun 2015.

 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif