Subsidi energi diproyeksikan melonjak sejalan dengan tingginya harga minyak mentah global. Alahsil, beban APBN diproyeksi juga melesat. Sejumlah analis ekonomi memprediksi subsidi energi, termasuk dana kompensasi ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina akan membengkak menjadi Rp320 triliun. Artinya, pemerintah harus menambah Rp190 triliun dari total subsidi tahun ini yang hanya Rp134 triliun.
Memang berat, tapi di mata orang-orang yang optimistis akan selalu ada jalan yang tersedia. Mengurangi subsidi dengan menaikkan harga BBM dan tarif listrik sesuai harga keekonomian ialah jalan paling mudah. Namun, ia punya risiko amat besar pula. Risiko yang muncul ialah inflasi yang bakal terkerek akibat efek domino naiknya harga BBM yang diikuti kenaikan harga barang-barang lainnya. Ujung-ujungnya, daya beli masyarakat tergerus. Setelah itu, ekonomi kembali melesu.
Itu karena separuh dari pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh daya beli. Pandemi covid-19 telah membuktikan itu. Dalam kurun dua tahun pandemi, daya beli masyarakat terempas. Alhasil, pertumbuhan ekonomi pun terjun bebas. Malah kita sempat mengalami resesi saat pertumbuhan ekonomi kuartalan berturut-turut negatif.
Selain risiko ekonomi, menaikkan harga BBM dan tarif listrik secara berturut-turut, bahkan bersamaan, bakal memunculkan risiko politik. Suhu politik akan memanas, bahkan bisa mendidih, terutama bila terus dikipasi para petualang politik. Isu pemangkasan subsidi dalam perekonomian yang baru siuman seperti saat ini amat gurih untuk digoreng menjadi isu politik. Lalu, dari mana pemerintah menambal kekurangan subsidi Rp190 triliun itu jika bukan dengan menaikkan harga? Lagi-lagi saya sependapat dengan sejumlah ekonom yang mengusulkan beberapa skema. Tambahan perkiraan subsidi Rp190 triliun bisa diambil dari sebagian windfall (keuntungan mendadak) pendapatan komoditas, realokasi anggaran infrastruktur, penghematan belanja pegawai, dan belanja barang. Selain itu, pemerintah bisa mengatasi kekurangan belanja subsidi energi dari pos belanja lain, seperti dana perlindungan ekonomi nasional (PEN), alokasi belanja infrastruktur, dana transfer daerah, serta belanja barang dan belanja pegawai.
Nanti, saat kuda-kuda perekonomian telah kukuh kembali, peninjauan harga BBM dan listrik bisa menjadi opsi. Tidak kalah penting agar negeri ini bisa keluar dari jebakan subsidi, perbaiki sistem, skema, dan sasaran subsidi. Tutup peluang subsidi di tangan orang yang salah dan dikelola secara salah pula.
