Ketua Bawaslu Muhammad/ANT/Puspaperwitasari
Ketua Bawaslu Muhammad/ANT/Puspaperwitasari ()

Berani Menegur Pelanggar Kampanye

01 April 2014 20:05
PARTAI Keadilan Sejahtera pantas merasa kesal kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sanksi yang dijatuhkan Bawaslu kepada PKS karena melibatkan anak-anak pada kampanye akbar mereka di Gelora Bung Karno dianggap sebagai tindakan pilih kasih. Bawaslu hanya berani memberikan sanksi kepada PKS.
 
Sorotan tajam memang ditujukan kepada Bawaslu. Lembaga pengawas pemilu ini bak macan ompong. Begitu banyak pelanggaran yang terjadi tetapi tidak ada sanksi yang berani dijatuhkan kecuali kepada PKS tadi.
 
Sistem yang ada di Bawaslu sepertinya tidak mendukung bisa ditegakannya aturan. Padahal prosesnya harus cepat karena kampanye hanya berlangsung tiga pekan. Lepas dari masa kampanye akan sulit bagi Bawaslu untuk menghukum partai politik yang melakukan pelanggaran.
 
Pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu 2014 ini bukan hanya pelibatan anak-anak dalam kampanye. Yang tidak kalah seriusnya adalah politik uang dan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye. Itu dilakukan mulai dari menteri hingga Presiden. Kalau pengamanan yang dilakukan pejabat seperti Presiden, semua pihak menilai hal itu sebagai sesuatu yang wajar. Tetapi ketika keberangkatan ke satu daerah untuk kepentingan kampanye menggunakan anggaran negara, maka itu dianggap sebagai penggunaan fasilitas negara.
 
Hal yang juga dianggap tidak pantas dilakukan adalah kampanye dengan membagi-bagikan uang. Beberapa calon anggota legislatif melakukan secara terang-terangan. Calon anggota legislatif dari Partai Demokrat, Sutan Bathoegana misalnya, tertangkap kamera membagi-bagikan uang ketika melakukan nyanyi-nyanyi bersama kelompok ibu-ibu.
 
Sutan tidak sendirian melakukan cara berkampanye seperti itu. Beberapa calon anggota legislatif lainnya juga secara terang-terangan membagi-bagikan uang ketika berkampanye di lapangan terbuka. Mereka membagikan uang langsung kepada masyarakat yang ikut kampanye terbuka.
 
Terhadap pelanggaran yang kasat mata seperti itu, Bawaslu seharusnya langsung memprosesnya. Ini penting agar kemudian ada kejelasan atas pelanggaran yang terjadi, sehingga membuat calon anggota legislatif yang lain takut untuk melakukannya. Sebaliknya, kalau memang tidak ada kesalahan, maka tidak ada politisasi yang bisa merugikan partai politik.
 
Namun kita melihat bagaimana Bawaslu gamang dalam menjalankan tugasnya. Atas dugaan penggunaan fasilitas negara yang dilakukan Presiden, Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan tidak ada pelanggaran. Namun anggota Bawaslu yang lain mengatakan akan melakukan kajian atas dugaan pelanggaran.
 
Hanya saja semua itu kemudian hanya berhenti kepada pernyataan kepada media saja. Anggota Bawaslu mengatakan, akan memanggil Menteri Sekretaris Negara untuk meminta keterangan tambahan. Namun Bawaslu gentar untuk meminta keterangan pejabat negara.
 
Inilah persoalan besar yang kita hadapi sebagai bangsa. Sikap feodal masih begitu kuat melekat pada bangsa ini. Akibatnya, kita tidak pernah bisa tegas dalam menegakkan aturan. Tidak usah heran apabila kemudian tidak pernah ada penghormatan terhadap aturan.
 
Padahal Bawaslu diberi kewenangan untuk menegakkan aturan pemilu yang sudah dibuat. Yang namanya penegakan aturan tidak mengenal pejabat atau bukan pejabat. Siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran harus mau dimintai keterangan.
 
Ketika kita memutuskan untuk membangun demokrasi, maka pilar yang penting harus ditegakkan adalah penghormatan terhadap aturan dan hukum. Demokrasi tidak akan ada artinya apabila kita tidak mau patuh kepada aturan dan hukum.
 
Di sinilah para penegak demokrasi seharusnya memberikan contoh. Bagaimana kita mau menghormati aturan dan hukum itu. Ketika ada sesuatu yang kita lakukan berkaitan dengan pelanggaran aturan, maka dengan besar hati kita mau untuk memberikan klarifikasi.
 
Lembaga yang diberi kewenangan menegakkan aturan tidak boleh ewuh pakewuh. Sepanjang kita bersikap permisif dan tutup mata terhadap pelanggaran yang terjadi, maka kita mengajarkan orang untuk tidak perlu patuh terhadap aturan.
 
Ketidakpatuhan terhadap aturan akan menciptakan situasi yang chaos. Kita sebenarnya sedang menghadapi hal itu, karena ketidakpatuhan terjadi pada semua tingkatan. Lihat saja di jalan raya di mana orang tidak lagi peduli kepada namanya lampu lalu lintas.
 
Semua itu bukan perilaku yang terjadi dengan sendirinya. Ketidakpatuhan masyarakat merupakan akibat dari sikap pemimpin yang terlalu meremehkan aturan. Ini merupakan buah dari kesalahan yang biasa dilakukan para pemimpin selama ini.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Oase kampanye pemilu

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif