DINAMIKA politik di dalam negeri masih saja terus bergejolak. Kali ini gejolak terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan. Ketua Umum Suryadharma Ali harus terpental dari kursinya.
Rapat Pengurus Harian PPP memutuskan untuk memberhentikan Suryadharma Ali sebagai ketua umum. Suryadharma Ali dinilai tidak mampu menjalankan tugas sebagai orang nomor satu di dalam PPP setelah dinyatakan terlibat dalam kasus korupsi dana haji oleh Komisi Pemilihan Umum.
Ada beberapa hal yang dinilai merugikan PPP. Seperti penetapan posisi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan hak dari PPP dan terus dibiarkan terkatung-katung. Setelah Lukman Hakim Syaifuddin ditunjuk sebagai Menteri Agama, posisi Wakil Ketua MPR memang dibiarkan kosong sampai sekarang.
Suryadharma Ali dinilai tidak bisa juga melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Ketua Umum PPP. Rapat Pengurus Harian yang seharusnya dilaksanakan secara rutin, setelah penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK, tidak pernah bisa lagi dijalankan.
Untuk itulah Rapat Pengurus Harian PPP memutuskan untuk menyelamatkan kelangsungan partai. Mereka menunjuk Emron Pangkapi sebagai pelaksana tugas ketua umum sampai diselenggarakannya muktamar pada awal tahun 2015.
Namun kita melihat gejolak tidak berhenti dengan pemberhentian Suryadharma Ali sebagai ketua umum. Suryadharma Ali bereaksi dengan mengatakan pemecatan dirinya itu tidak sah dan ia akan memperjuangkan haknya.
Hari-hari ke depan pasti kita akan melihat gejolak yang semakin meningkat di tubuh PPP. Suryadharma Ali sudah mengancam untuk memecat orang-orang yang dianggapnya melakukan persekongkolan untuk menjatuhkan dirinya.
Meski itu merupakan urusan internal PPP, tetapi gejolak yang terjadi di dalam tubuh partai berlambang Kabah akan berpengaruh terhadap kondisi sosial politik dan pembangunan demokrasi di Indonesia. Kita bisa melihat ketika gejolak di dalam tubuh PPP itu terjadi menjelang Pemilihan Presiden lalu.
Satu yang kita khawatirkan adalah kebiasaan untuk mengerahkan massa. Akibatnya konflik di tingkat elite mengimbas ke tingkat akar rumput. Dan ketika itu terjadi maka yang lebih mengemuka bukanlah akal, tetapi okol atau otot.
Manuver politik di dalam tubuh partai politik sebenarnya merupakan hal yang biasa. Yang dibutuhkan hanyalah kematangan dari semua pihak untuk mengelola perbedaan secara lebih beradab.
Di sinilah persoalan yang sering kita hadapi. Para politisi kita seringkali lebih mendahulukan perasaan daripada rasio. Akibatnya perbedaan yang terjadi lebih dilihat dari persoalan pribadi, bukan persoalan organisasi yang lebih besar.
Persoalan di dalam tubuh PPP seharusnya tidak perlu berkepanjangan apabila Suryadharma Ali sadar akan kondisi yang dihadapi. Sebagai orang yang tersandung kasus korupsi, ia seharusnya sejak awal meletakkan jabatan, agar partai yang pernah ia besarkan tidak terus tersandera oleh kasusnya.
Pimpinan partai politik yang lain umumnya langsung mengundurkan diri ketika terlibat kasus korupsi. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hassan Ishaaq segera meletakkan jabatan begitu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dengan mundurnya Luthfi, maka PKS bisa mengonsollidasikan diri dan bangkit lagi dari keterpurukkannya.
Hal yang sama berlaku pada pimpinan Partai Demokrat. Andi Mallarangeng langsung mundur ketika terlibat Kasus Hambalang. Sekarang ini Jero Wacik juga langsung menyatakan mundur ketika dituduh melakukan pemerasan oleh KPK.
Kita tentunya berharap PPP bisa menyelesaikan persoalan mereka secara lebih beradab. Kita tidak menginginkan adanya saling pecat dan bahkan munculnya kepemimpinan ganda. Kita sangat mengharapkan gejolak yang minimal, karena kita membutuhkan konsentrasi untuk membangun bangsa dan negara ini.
(Suryo Pratomo)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
