Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi meneken surat keputusan (SK) kepengurusan baru Partai Persatuan Pembangunan (PPP). SK kepengurusan tersebut diserahkan langsung Direktur Jenderal Administrasi Hukum Negara Kemenkumham, Cahyo R Muzar, kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arwani Thomafi.
"SK Kemenkumham ini merupakan salah satu syarat administrasi yang harus dimiliki kepengurusan partai untuk menjalankan kegiatan organisasi," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Idy Muzayyad melalui keterangan tertulis, Jakarta, Rabu, 10 Maret 2021.
Menurut dia, susunan kepengurusan baru tersebut merangkul semua elemen. Baik elemen fusi partai, ormas keagamaan, dan lainnya.
"PPP siap mengarungi kontestasi demokrasi di Indonesia dengan bermodalkan susunan kepengurusan yang solid, kompeten, dan kreatif," ujarnya.
Dia mengatakan susunan kepengurusan baru juga lebih ramping dan mengombinasikan pengurus lama dengan kader-kader muda yang inovatif. Hal itu agar PPP bisa berjuang bersama-sama membesarkan partai.
"Semua elemen partai bersatu untuk berjaya di 2024 mendatang," katanya.
Baca: Suharso Tunjuk Arwani Thomafi Sebagai Sekjen PPP
SK kepengurusan yang baru tersebut terdiri atas Majelis Kehormatan PPP yang diketuai Zarkasih Nur dengan anggota Djan Faridz, Abdullah Ubab Maimoen, Mahfudhoh Aly Ubaid, Emron Pangkapi, dan Hasrul Azwar. Kemudian, Majelis Syariah diketuai Mustofa Aqil Siroj.
Wakil Ketua Majelis Syariah diisi Muslih Z.A, Afifuddin Muhajir, Muhyiddin Ishaq, Ahmad Haris Shodaqoh, Lukman Hakim Hasibuan, Samsul Arifin, Mahin Toha, dan Bahrul Ilmi. Lalu, Khairul Fuad, Habib Ihsanudin, Mursyid Qori, Abdul Rahman Assegaf Puang Makka, Habib Ahmad Alhabsy, Agus Masruri, dan Muhsin Nurhadi.
Pengurus harian DPP PPP diketuai Suharso Monoarfa. Wakil Ketua Umum diisi Arsul Sani, Ermalena, Amir Uskara, Musyaffa' Noer dan Zainut Tauhid Sa'adi.
Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (
Kemenkumham) resmi meneken surat keputusan (SK) kepengurusan baru Partai Persatuan Pembangunan (
PPP). SK kepengurusan tersebut diserahkan langsung Direktur Jenderal Administrasi Hukum Negara Kemenkumham, Cahyo R Muzar, kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arwani Thomafi.
"SK Kemenkumham ini merupakan salah satu syarat administrasi yang harus dimiliki kepengurusan partai untuk menjalankan kegiatan organisasi," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Idy Muzayyad melalui keterangan tertulis, Jakarta, Rabu, 10 Maret 2021.
Menurut dia, susunan kepengurusan baru tersebut merangkul semua elemen. Baik elemen fusi partai, ormas keagamaan, dan lainnya.
"PPP siap mengarungi kontestasi demokrasi di Indonesia dengan bermodalkan susunan kepengurusan yang solid, kompeten, dan kreatif," ujarnya.
Dia mengatakan susunan kepengurusan baru juga lebih ramping dan mengombinasikan pengurus lama dengan kader-kader muda yang inovatif. Hal itu agar PPP bisa berjuang bersama-sama membesarkan partai.
"Semua elemen partai bersatu untuk berjaya di 2024 mendatang," katanya.
Baca: Suharso Tunjuk Arwani Thomafi Sebagai Sekjen PPP
SK kepengurusan yang baru tersebut terdiri atas Majelis Kehormatan PPP yang diketuai Zarkasih Nur dengan anggota Djan Faridz, Abdullah Ubab Maimoen, Mahfudhoh Aly Ubaid, Emron Pangkapi, dan Hasrul Azwar. Kemudian, Majelis Syariah diketuai Mustofa Aqil Siroj.
Wakil Ketua Majelis Syariah diisi Muslih Z.A, Afifuddin Muhajir, Muhyiddin Ishaq, Ahmad Haris Shodaqoh, Lukman Hakim Hasibuan, Samsul Arifin, Mahin Toha, dan Bahrul Ilmi. Lalu, Khairul Fuad, Habib Ihsanudin, Mursyid Qori, Abdul Rahman Assegaf Puang Makka, Habib Ahmad Alhabsy, Agus Masruri, dan Muhsin Nurhadi.
Pengurus harian DPP PPP diketuai Suharso Monoarfa. Wakil Ketua Umum diisi Arsul Sani, Ermalena, Amir Uskara, Musyaffa' Noer dan Zainut Tauhid Sa'adi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
