Pengesahan Prolegnas Prioritas Tak Menunggu Kajian UU ITE

Jakarta: Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 menunggu hasil kajian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hasil kajian ditargetkan selesai pada Mei 2021. "Tidak ada hubungan sama sekali (pengesahan Prolegnas Prioritas 2021) dengan (hasil kajian) tim. Tim apa itu saya enggak tahu," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Achmad Baidowi kepada Medcom.id, Rabu, 24 Februari 2021. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyebut keputusan pengesahan Prolegnas Prioritas 2021 merupakan kewenangan penuh DPR melalui Badan Musyawarah (Bamus). Penentuan keputusan pengesahan tanpa harus melibatkan pemerintah. Dia menjelaskan kewenangan pemerintah dalam pengesahan prolegnas prioritas hanya pada tahap pembahasan tingkat I. Baleg bersama pemerintah dan DPD membahas usulan regulasi yang akan dibahas selama tahun tersebut. (Baca: Pengesahan Prolegnas Prioritas 2021 Dinilai Belum Terlambat) "Soal Prolegnas itu murni nanti keputusan Bamus apakah diteruskan ke Paripurna atau dikembalikan ke Baleg untuk Raker (rapat kerja) ulang," ujar dia. DPR belum mengesahkan Prolegnas Prioritas 2021. Setidaknya ada beberapa alasan belum disahkan daftar beleid yang akan dibahas selama tahun ini, di antaranya mengurangi daftar rancangan undang-undang (RUU). Jumlah rancangan aturan yang disepakati masuk Prolegnas Prioritas 2021 yaitu 33 RUU. Selain itu, mengemuka usulan Revisi UU ITE yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mayoritas fraksi di DPR menyetujui usulan itu. Namun, keputusan revisi belum diambil. Pemerintah masih memperdalam wacana perubahan melalui Tim Kajian UU ITE. Tim tersebut bekerja sejak 22 Februari-22 Mei 2021.