Saat ini, proses pembaruan buku bahkan disebut telah mencapai sekitar 50 persen.Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen Toni Toharudin mengatakan arahan Presiden menjadi penguat agar proses yang telah berjalan dipercepat.
Menurut dia, pembaruan buku bukan sekadar mengganti tampilan. Tetapi memperkuat substansi agar selaras dengan arah kebijakan pendidikan nasional.
"Sebetulnya proses pembaruan buku ini sudah berjalan dan bukan baru dimulai setelah Bapak Presiden menyampaikan perlunya evaluasi. Arahan Bapak Presiden justru semakin menegaskan dan memperkuat bahwa buku pelajaran harus terus kita evaluasi agar sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan arah pembangunan sumber daya manusia Indonesia ke depan," kata Toni kepada Medcom.id, Selasa, 11 Agustus 2026.
| Baca juga: Rencana Pembaruan Buku Ajar SD-SMA, JPPI: Jangan Sampai Sekadar Proyek Pengadaan! |
Ia mengungkapkan, proses pembaruan kini telah memasuki sekitar setengah dari keseluruhan tahapan. Kemendikdasmen tengah menyelesaikan evaluasi terhadap buku-buku yang digunakan saat ini sekaligus melakukan penyempurnaan pada bagian-bagian yang dinilai perlu diperkuat.
Menurut Toni, fokus pemerintah bukan hanya menghadirkan buku baru. Tetapi memastikan materi pembelajaran semakin relevan dengan tantangan masa depan.
Kemendikdasmen kata dia memastikan substansi buku diperkuat. Agar buku baru lebih kontekstual sekaligus mendukung peningkatan literasi, numerasi, sains, pendidikan karakter, dan pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning).
"Ini bukan sekadar mengganti buku, tetapi melakukan penyesuaian dan penguatan substansi agar isi buku benar-benar relevan dengan arah kebijakan pendidikan ke depan," ujarnya.
Ia menjelaskan tahapan pembaruan dimulai dari evaluasi buku yang digunakan saat ini. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi materi yang perlu diperbaiki, penyempurnaan substansi, penelaahan, hingga pengendalian mutu sebelum nantinya diterapkan di sekolah.
Selain isi, pemerintah juga mengevaluasi kualitas penyajian buku. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menyoroti aspek keterbacaan, mulai dari ukuran huruf, ilustrasi, desain, hingga kualitas hasil cetak.
"Arahan Bapak Presiden terkait aspek keterbacaan, termasuk ukuran huruf, tentu menjadi perhatian kami. Buku pelajaran harus nyaman dibaca dan sesuai dengan karakteristik serta jenjang usia peserta didik. Karena itu yang kami evaluasi bukan hanya substansi, tetapi juga aspek penyajian, keterbacaan, ilustrasi, dan desain buku agar lebih ramah bagi siswa," jelasnya.
Toni menambahkan, pembaruan buku dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Pihak yang terlibat di antaranya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Sekretariat Negara, serta para pakar perbukuan untuk memastikan kualitas materi maupun penyajiannya.
Mengenai pembiayaan, ia mengatakan seluruh proses mengikuti mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah. Dengan demikian, pembaruan dilakukan secara bertahap menggunakan anggaran yang telah tersedia, sedangkan kebutuhan pada tahap berikutnya akan disesuaikan dengan siklus penyusunan APBN.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta evaluasi menyeluruh terhadap buku pelajaran SD hingga SMA. Prabowo menilai sejumlah aspek perlu diperbaiki, mulai dari ukuran huruf yang dinilai terlalu kecil, kualitas kertas dan cetakan, hingga kualitas penyajian materi.
| Baca juga: Presiden Prabowo Perintahkan Pembaruan Buku Ajar SD-SMA, Minta Kualitas Fisik dan Materi Ditingkatkan |
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
