Jakarta: Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes), Fathur Rokhman mengatakan, pihak kampus membatalkan rencana menjatuhkan sanksi kepada mahasiswanya di Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Unnes. Sanksi tersebut terkait unggahan BEM KM Unnes di akun media sosialnya yang mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wapres Ma'ruf Amin, dan Ketua DPR Puan Maharani.
"Yang jelas begini, ketika dosen, tenaga kependidikan, atau mahsiswa mengunggah unggahan yang berisi ujaran kebencian itu sudah ada aturannya dari pemerintah, edaran menteri, dan aturan internal Unnes," kata Fathur kepada Medcom.id, Rabu, 7 Juli 2021.
Ia sekaligus mengimbau agar warga kampus Unnes tidak mengunggah apapun yang berbau hate speech. "Rektor sekalipun, kalau mengunggah ujaran kebencian atau hoaks akan mendapat sanksi," tegas Fathur.
Namun, kata Fathur, rencana pemberian sanksi itu pun dibatalkan. Pasalnya BEM KM Unnes telah menurunkan unggahan yang diunggah Selasa, 6 Juli 2021 kemarin. "Saya sudah bicara dengan Mas Wahyu BEM KM Unnes, saya minta agar diturunkan, dan BEM sudah menurunkan ternyata. Jadi sanksi dibatalkan," ujar Fathur.
Baca juga: Unnes Bebaskan Mahasiswa Berpendapat Asalkan Beretika
Rektor menegaskan, bahwa mahasiswa dipersilakan untuk bersikap kritis terhadap pemerintah. Namun kritikan tersebut harus disampaikan secara santun, beretika, dan menggunakan nurani.
"Unggahan tersebut dipandang mengandung isi penghinaan. Walau dalam satu sisi kritik, tapi masyarakat akademik kalau mengkritik itu disampaikan dengan santun. tidak ada unsur pelecehan," ujarnya.
Terlebih lagi kritikan terhadap presiden, haruslah disampaikan secara santun. Sebab Presiden merupakan simbol negara. "Kritik boleh asal jangan berbau penghinaan. Presiden harus dimuliakan. Meski dihina pun beliau terima, tapi kita dan negara tidak terima, negara harus kuat. Kritik harus santun, cerdas, berkarakter, berbudaya pancasila," tegasnya.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
