Pemberian Sanksi
Fathur pun menjelaskan perihal sanksi yang dapat dijatuhkan kampus kepada warga Unnes yang menyebarkan ujaran kebencian maupun hoaks. "Sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, dan yang tertinggi itu sanksi dipulangkan kepada orang tuanya," terang Fathur.
Ia merasa lega, bahwa BEM KM Unes telah menurunkan unggahan yang sempat viral di media sosial tersebut. Menurut Fathur, pihak kampus memang dituntut untuk lebih bersabar menghadapi mahasiswanya di era pandemi covid-19 seperti sekarang ini.
Sebab mahasiswa selama 1,5 tahun belakangan ini menghabiskan waktu belajarnya di rumah melalu Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Sehingga tidak hanya esensi pembelajaran akademiknya saja yang tidak optimal, melainkan pembentukan karakter yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pembelajaran juga tidak maksimal diberikan selama pandemi.
"Di masa pandemi harus sabar, yang dikedepankan sentuhan, kemanusiaan, kesadaran. Karakter memang bagaikan hilang saat pandemi, jadi harus betul-betul kita melakukan dengan cara touch, sabar," ungkapnya.
Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, warga Unnes utamanya, agar meningkatkan kemampuan berliterasi digital. "Saya mengimbau untuk belajar berliterasi digital, beretika digital, berbudaya media," serunya.
Sebelumnya, akun Instagram resmi Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) @bemkmunnes tengah viral di media sosial. Hal ini lantaran BEM KM Unnes mengunggah gambar Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan menyebut sebagai 'The King of Silent'.
Baca juga: Giliran Ma'ruf Amin Dijuluki The King of Silent oleh BEM Unnes
Dalam unggahannya, BEM KM Unnes menyertakan beberapa gambar. Ada gambar Ma'ruf Amin dengan sebutan The King of Silent, Presiden Joko Widodo dengan sebutan The King of Lip Service, dan Ketua DPR Puan Maharani yang disebut The Queen of Ghosting.
Unggahan pada Selasa 6 Juli 2021 itu diberi judul 'Indonesian Political Troll'. Dalam keterangan unggahan BEM KM UNNES menyebut hal ini sebagai kritik terhadap pemerintahan Jokowi dan DPR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
