Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan skema yang paling tepat untuk implementasi KIP kuliah yang rencananya akan diberlakukan jika Presiden Jokowi terpilih kembali pada Pemilihan Presiden (Pilpres) April 2019 mendatang.
"Akan dilihat dulu skemanya seperti apa. Yang pasti, akan menutupi kekurangan kuota Bidikmisi," kata Nasir usai melantik pejabat di lingkungan Kemristekdikti, Rabu, 6 Maret 2019.
Menurutnya, keberadaan Bidikmisi baru bisa menutupi bantuan untuk mahasiswa miskin sebesar 10 persennya saja. "Padahal amanah undang-undang itu kan 20 persen," terangnya.
Nasir mengaku belum bisa menyebut jumlah penerima dan berapa besaran unit cost yang dialokasikan untuk KIP Kuliah. "Besarannya belum tahu, kita sedang bicarakan dengan Menkeu (menteri keuangan)," terangnya.
Menurut Nasir, anggaran untuk KIP Kuliah akan diambil dari pergeseran penggunaan anggaran infrastruktur dan menyisir anggaran lain yang tidak memiliki nilai tambah.
"Ini tadi sudah dibahas di rapat kabinet, nanti akan menggeser infrastruktur untuk KIP Kuliah. Anggaran digeser arahnya ke SDM semua, belanja barang yang tidak perlu dikurangkan langsung dipindah ke SDM," papar Nasir.
Baca: 'KIP Kuliah' Diprioritaskan untuk Pendidikan Tinggi Vokasi
Target utama KIP kuliah ini, kata Nasir, adalah untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) terutama mendongkrak penyiapan tenaga kerja profesional. "Jadi KIP Kuliah ini akan diprioritaskan untuk pendidikan tinggi vokasi, mencetak tenaga profesional. Karena setiap tahun ada 4,5 persen lulusan perguruan tinggi dan itu harus ditingkatkan kompetensinya," kata Nasir.
Dia menyebutkan ada tiga skema beasiswa pendidikan tinggi yang selama ini telah dijalankan Kemristekdikti. Ketiganya adalah beasiswa Bidikmisi, beasiswa afirmasi pendidikan tinggi (ADik) Papua dan daerah 3T serta beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA). KIP Kuliah akan diletakkan di mana di antara tiga skema itu, menurut Nasir masih akan dibahas lebih lanjut.
Selama ini KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang diberikan selama masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla baru mencakup SD, SMP, hingga SMA/SMK. Untuk peserta didik SD dan sederajatnya mendapatkan bantuan Rp450 ribu per tahun, SMP dan sederajatnya Rp750 ribu per tahun, dan setingkat SMA sebesar Rp 1 juta per tahun.
Ada sekitar 20 juta penerima siswa yang telah menerima KIP dan memanfaatkannya untuk kebutuhan pendidikan. Rencananya, KIP Kuliah akan diberikan pada jutaan calon mahasiswa di Indonesia pada 2020. Dengan adanya KIP Kuliah, Jokowi berharap anak-anak memiliki keinginan kuat untuk meneruskan sekolah ke jenjang lebih tinggi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
