Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, Ismunandar saat dihubungi Medcom.id, di Jakarta, Rabu, 27 Februari 2019. "Saat ini sedang kami siapkan," kata ismunandar.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa jika pada pilpres April mendatang ia terpilih lagi, maka program PIP akan dilanjutkan bahkan diperluas hingga jenjang pendidikan tinggi. Bahkan ia sudah mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit untuk perluasan layanan tersebut.
"Jumlahnya akan sangat besar, anggarannya kita siapkan besar," kata Presiden Jokowi setelah acara Peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ekspansi 1x660 MW yang terletak di Desa Karangkandri, Slarang dan Manganti, Cilacap, Jawa Tengah, Senin, 25 Februari 2019.
Baca: Jokowi Janjikan 'KIP Kuliah' Jika Terpilih Lagi
Selama ini KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang diberikan selama masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla baru mencakup SD, SMP, hingga SMA/SMK. Ada sekitar 20 juta penerima siswa yang telah menerima KIP dan memanfaatkannya untuk kebutuhan pendidikan.
Jika terpilih kembali, Jokowi berjanji akan memperluas KIP hingga ke jenjang perguruan tinggi dalam bentuk KIP Perguruan Tinggi atau disebut juga KIP Kuliah.
Lebih lanjut Ismunandar mengatakan, rencananya KIP Kuliah akan diprioritaskan pada pendidikan tinggi vokasi. Pendidikan tinggi vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program pendidikan Diploma (diploma 1, diploma 2, diploma 3 dan diploma 4) yang setara dengan program pendidikan akademik strata 1.
"Prioritas pada penguatan program vokasi untuk menyiapkan tenaga terampil dan produktif," kata Guru Besar Termuda Institut Teknologi Bandung (ITB) ini.
Baca: Mendikbud Tunggu Landasan Hukum 'KIP Kuliah'
Kebutuhan tenaga kerja berketerampilan khusus yang siap pakai semakin dibutuhkan di tengah kemajuan teknologi industri. Kebutuhan sumber daya manusia (SDM) terampil diharapkan dapat dipenuhi oleh lembaga pendidikan vokasi seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ataupun program Diploma di perguruan tinggi.
Ismunandar melanjutkan, skema yang berlangsung di KIP Kuliah nanti sedikit banyak akan belajar dari penerapan program Bidikmisi yang juga sama peruntukkannya, yakni untuk mahasiswa kurang mampu secara ekonomi. "Berdasarkan pengalaman dan program Bidikmisi yang telah dijalankan di pendidikan tinggi." jelas Guru Besar Fakultas MIPA ITB ini.
Pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, untuk mematangkan gagasan presiden tersebut. "Masih dalam diskusi dan koordinasi dengan kementerian terkait," terangnya.
Namun ia menegaskan, meski ada layanan KIP Kuliah, rekrutmen mahasiswa calon penerima KIP tetap mengikuti sistem seleksi yang berlaku. "Diprioritaskan pada siswa penerima KIP yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, dan lolos tahapan verifikasi," tutup.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
