Kepala Sekolah Indonesia Singapura (SIS), Semuel Kuriake Balubun, mengungkapkan bahwa saat ini sekolahnya sangat kekurangan guru untuk berbagai mata pelajaran krusial. Kondisi ini secara langsung memengaruhi efektivitas layanan belajar bagi siswa jenjang SD, SMP, dan SMA di institusi tersebut.
Semuel membeberkan secara spesifik sembilan formasi tenaga pendidik yang saat ini kosong dan mendesak untuk segera diisi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pendidikan agama Isla,, Bahasa Indonesia, Matematika, Kimia, Sosiologi, Bahasa Inggris, Bimbingan Konseling, Koding. hingga sains dan teknologi.
"Kami perlu satu guru agama Islam, karena siswa kita itu 98 persen itu beragama Islam, dan kita tidak punya guru agama Islam saat ini, guru PKN juga kita tak punya, karena ini pelajaran yang penting sekali untuk penguatan karakter dan kewarganegaraan kita, sehingga rasa-rasanya harus ada. Guru Bahasa Indonesia, Matematika, Kimia, Sosiologi, Bahasa Inggris, Bimbingan Konseling, dan Koding," ungkap Semuel di sela-sela kunjungan Mendikdasmen, Abdul Mu'ti ke sekolah tersebut, Selasa, 21 Juli 2026.
Pihak sekolah meyakini bahwa pemenuhan tenaga pendidik ini akan membawa perubahan signifikan pada kualitas pendidikan anak-anak Indonesia yang berada di Singapura. Terlebih lagi mengingat kurikulum yang menuntut penguasaan komprehensif, termasuk di bidang kecerdasan buatan (Coding/AI) akan segera diterapkan di sekolah-sekolah di Tanah Air.
"Jadi kalau kita bisa dapatkan 9 tambahan tenaga ini, layanan belajar basis pasti akan sangat meningkat dan berdampak ke mutu hasil belajar anak kita," tambah Semuel.
Mendikdasmen Tawarkan Solusi 'Coupling' KKN Mahasiswa
Mendengar keluhan tersebut, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan bahwa krisis guru di sekolah luar negeri memang menjadi tantangan sistemik yang sedang dicoba diselesaikan oleh Kemendikdasmen. Ia berjanji akan menggodok regulasi dan skema pemenuhan guru ini dengan pihak-pihak terkait."Nanti soal kekurangan guru dan sebagainya kami akan kaji di internal Kementerian termasuk nanti dengan Kementerian Diktisaintek," tegas Mu'ti.
Sebagai jalan keluar yang inovatif, Mendikdasmen melontarkan gagasan untuk memanfaatkan program magang maupun Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia, seperti Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) maupun kampus lainnya.
Foto Bersama dengan Mendikdasmen usai kunjungannya ke Sekolah Indonesia Singapura. Foto: Medcom/Citra Larasati
Menurut Mu'ti, skema penugasan mahasiswa tingkat akhir ini bisa dikelola secara berkelanjutan untuk mengisi pos-pos guru mata pelajaran yang kosong di SIS.
"Misalnya begini Bu misalnya UNY udah KKNnya terusin aja terus jadi di coupling semacam di coupling bahwa untuk guru-guru di SIS ini KKN-nya oleh UNY terserah bagaimana UNY mengaturnya . Nah tapi nanti tentu sesuai dengan kebutuhan misalnya yang ngajar matematika ya emang matematika yang ngajar IPA ya IPA nah kalau itu bisa kita lakukan saya kira bisa menjadi salah satu solusi untuk kekurangan guru," papar Mendikdasmen.
Terganjal Aturan Ketat Izin Kerja Singapura
Meskipun tawaran Mendikdasmen dinilai sebagai angin segar, Kepala SIS Semuel Kuriake Balubun mengingatkan adanya realitas birokrasi yang tak bisa dipandang sebelah mata. Aturan ketenagakerjaan di Singapura, khususnya melalui Ministry of Manpower (MOM), sangat ketat terhadap warga negara asing yang melakukan aktivitas menyerupai pekerjaan formal, meski berstatus relawan atau mahasiswa KKN.Semuel menekankan butuhnya dokumen pengesahan lintaskementerian agar program mahasiswa KKN ini tidak dianggap sebagai pekerja ilegal oleh otoritas setempat.
"Izin jadi semacam endorsement dari MOE karena MOM disini sangat takut mereka kalau memang tidak bisa bekerja mereka tidak akan diberikan izin kerja dan itu berarti kalau mereka melakukan itu ya ilegal mereka tidak punya hak untuk melakukan kegiatan praktek tapi kalau misalnya dari MOE bisa memberikan endorsement itu mungkin diperhatikan," kata Semuel merespons tawaran Mendikdasmen.
Ke depan, Kemendikdasmen menargetkan akan menyusun skema kerja sama lintas sektoral, termasuk dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, guna merumuskan payung hukum yang aman. Langkah ini krusial agar mahasiswa Indonesia kelak dapat mengabdi mengajar di Singapura tanpa terjerat masalah izin tinggal atau tuduhan pelanggaran imigrasi.
Baca Juga :
Sekolah Indonesia Singapura Curhat 4 Persoalan Ini ke Mendikdasmen, Sewa Lahan hingga Soal Gaji
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
