“Data bukan sekadar angka. Data menentukan keputusan dan juga intervensi, pada akhirnya data menentukan siapa yang mendapat kesempatan afirmatif khususnya bagi peserta didik,” kata Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin di Jakarta Kamis, 17 September 2026.
Tatang mengatakan persoalan data masih ditemukan dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal. Ia mencontohkan sebuah lembaga kursus dan pelatihan (LKP) di Banyumas yang menjalankan program PKK untuk peserta yang dilatih hingga siap bekerja.
Namun, pelaksanaan program tersebut sempat menghadapi persoalan karena data peserta belum siap. Proses verifikasi masih dilakukan secara manual dan data antara pemerintah pusat dengan daerah belum sepenuhnya sinkron.
“Akibatnya alokasi bantuan sempat tertahan, padahal programnya berjalan, pesertanya belajar, dan turutannya juga bekerja,” ujar Tatang.
Kondisi tersebut, menurut dia, menunjukkan pentingnya pembenahan sistem pendataan pendidikan nonformal. Data yang tersedia harus mampu menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan agar pemerintah dapat menentukan intervensi secara tepat.
Ilustrasi/Medcom
Untuk itu kata Tatang, Direktorat Kursus dan Pelatihan kemudian melakukan sejumlah pembenahan. Mulai dari memperbarui data kelembagaan hingga menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha.
Tatang mengatakan integrasi data juga diarahkan untuk membuat proses birokrasi lebih sederhana dan validasi menjadi lebih transparan. Dengan begitu, data pendidikan nonformal tidak berhenti sebagai kebutuhan administrasi lembaga.
“Jangan biarkan data hanya menjadi kewajiban administrasi. Jadikan data sebagai alat untuk memperbaiki layanan, juga sebagai landasan pengambilan kepentingan. Dan jadikan data sebagai jalan menuju dunia kerja,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan peluncuran Dapodik Kursus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas data pendidikan nonformal. Data tersebut diharapkan semakin akurat, valid, dan terkini sehingga dapat digunakan sebagai dasar pemerintah dalam membuat kebijakan.
“Data-data pendidikan itu semakin akurat, semakin valid, semakin up to date dan terus kita upgrade sehingga menjadi dasar dalam kami mengambil kebijakan di berbagai bidang khususnya yang berkaitan dengan kursus dan pelatihan,” kata Mu'ti.
Mu'ti juga mendorong agar data pendidikan nonformal dapat lebih terintegrasi dengan pendidikan formal. Menurut dia, peserta didik di sekolah tetap membutuhkan keterampilan yang tidak selalu dapat diberikan melalui pembelajaran formal.
"Lembaga pendidikan formal dan nonformal perlu saling bersinergi. Kursus dapat menjadi sarana bagi peserta didik untuk memperoleh keterampilan tambahan sesuai kebutuhan dunia kerja," tegas Mu'ti.
Pemerintah juga ingin memperluas pemanfaatan pendidikan nonformal bagi peserta didik di berbagai jenjang. Mu'ti menyebut siswa SMA juga dapat mengikuti kursus sambil menjalani pendidikan formal.
“Supaya mereka punya life skill yang tidak hanya bersifat akademik tapi juga berupa keterampilan-keterampilan yang membekali mereka untuk dapat bekerja baik sebagai pegawai maupun sebagai entrepreneur,” ujarnya.
