Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda. DOK

Makan Siang Gratis dari Dana BOS, Ketua Komisi X DPR: Anggaran Harus Naik 1.000%

Ilham Pratama Putra • 04 Maret 2024 11:10

Jakarta: Wacana program makan gratis menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dipertanyakan banyak kalangan. Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menyatakan anggaran dana BOS harus ditingkatkan hingga 1.000 persen bila wacana itu terealisasi.

"Maka jika dana BOS digunakan untuk makan siang gratis maka sudah pasti alokasi anggarannya harus ditingkatkan hingga 1.000 persen,” kata Huda dalam keterangannya kepada Medcom.id, Senin, 4 Maret 2024.

Huda menjelaskan taksiran anggaran makan siang gratis sebesa Rp450 triliun. Sedangkan, besaran dana BOS setiap tahun hanya berkisar Rp51 triliun untuk dana BOS reguler, BOS afirmasi, dan BOS PAUD.

Selama ini, dana BOS diperuntukkan membantu belanja operasional 217 ribu sekolah di seluruh Indonesia. “Kalau dari besaran kebutuhan program makan siang gratis pasti tidak mungkin jika diambilkan dari dana program BOS. Makanya saya tidak paham maksud dari Pak Menko Perekonomian,” ujar dia.

Sebagai gambaran, lanjut Huda, dana BOS 2023 untuk sekolah dasar hanya berkisar Rp900 ribu per siswa. Sedangkan, makan siang gratis yang dianggarkan Rp15.000 per siswa.

"Jika dihitung kebutuhan tersebut selama 30 hari selama setahun maka dana yang dibutuhkan sekitar Rp5,4 juta," papar dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pembiayaan program makan siang gratis bakal bersumber dari dana BOS dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Pernyataan ini disampaikan Airlangga Hartarto saat melakukan simulasi makan siang gratis di SMP Negeri Curug, Kabupaten Tangerang, Kamis 29 Februari 2024.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan tidak ada pos anggaran baru yang secara khusus dipergunakan untuk program makan siang gratis pada APBN 2025. Menurut dia, anggaran untuk program itu hanya mengambil dari pos-pos anggaran yang sudah ada sebelumnya.

“Kan selama ini sudah anda anggaran pendidikan di ada BOS, kemudian nanti kalau bisa juga dari Dana Desa. Jadi jangan bayangkan nanti kemudian ada tambahan anggaran baru khusus gitu enggak selama ini selalu itu kan kita. Amplop saja pindah amplop sana-sini,” ucap Muhadjir saat ditemui di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa 27 Februari 2024.