"Pemerintah provinsi adalah perpanjangan tangan pusat, karena itu mengikuti apa yang digariskan oleh SKB tiga menteri. Namun, karena tidak ada larangan, sosialisasi penggunaan jilbab bagi siswi Muslim tetap boleh," kata di Padang, Kamis, 11 Februari 2021.
Ia mengatakan jika merujuk akar persoalan yang menyebabkan SKB tiga menteri itu keluar, sebenarnya adalah masalah aturan sekolah. Aturan itu bisa dievaluasi dalam lingkup kecil sekolah itu sendiri atau jika tidak terselesaikan di tingkat pemerintah daerah.
Pemprov Sumbar, menurutnya, sudah merespons dengan sangat cepat persoalan itu. Tim diturunkan untuk investigasi dan berkomitmen untuk mengubah aturan yang mewajibkan penggunaan jilbab bagi siswi nonmuslim itu.
Baca: Isi Lengkap SKB 3 Menteri Terkait Penggunaan Seragam Sekolah
Persoalannya, kata dia, sebenarnya sudah selesai. Tetapi, ia heran mengapa persoalan itu terus viral hingga menjadi persoalan nasional.
Menurutnya, dengan total jumlah penduduk muslim 97,3 persen, Sumbar sejak dulu tetap bisa menjaga kerukunan antar umat beragama. Namun, ada beberapa kasus yang diviralkan seakan sebuah persoalan besar, gesekan antar agama, padahal tidak.
"Ini menjadi salah satu PR bagi pemimpin Sumbar selanjutnya untuk tetap menjaga kerukunan umat beragama di Sumbar," katanya.
Sebelumnya Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Wilayah Sumbar Pendeta Titus Wadu menyebut persoalan penggunaan jilbab di SMKN 2 Padang itu sebenarnya bisa diselesaikan secara musyawarah. Dengan cara persuasif yang selama ini sudah berjalan baik di Sumbar.
"Saya sudah 31 tahun di Sumbar dan menjadi saksi bahwa kerukunan umat beragama di sini berjalan baik," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
