Salah satu contohnya adalah terjadinya kasus kekerasan seksual di Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyah, Jombang, Jawa Timur yang yang dilakukan oknum pendidik. Meski telah ditemukan banyak kasus, namun Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai penanganan yang dilakukan Kemenag lambat secara regulasi.
Kementerian Agama yang memayungi satuan pendidikan keagamaan ini tak kunjung mengeluarkan regulasi penanganan kekerasan seksual. Dalam hal ini, Satriwan pun menyebut Kemenag jauh tertinggal jika dibandingkan Kemendikbudristek.
"Sangat disayangkan, padahal tiap hari potensi kekerasan terus terjadi tapi Kemenag lambat dalam meresponsnya secara regulasi," kata Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, dalam keterangannya kepada Medcom.id, Jumat 15 Juli 2022.
P2G mendesak agar Kemenag segera membuat Peraturan Menteri Agama mengenai pencegahan dan penanggulangan kekerasan termasuk kekerasan seksual di madrasah atau satuan pendidikan berbasis agama di bawah Kemenag lainnya. Kemenag mestinya menyadari bahwa dunia pendidikan tengah menghadapi darurat kekerasan seksual yang serius.
"Jika selesai diundangkan, mendesak kemudian sosialisasi dan pelatihan bagaimana strategi satuan pendidikan berbasis agama mencegah dan menanggulangi kekerasan tersebut, bagaimana peran guru, majelis masyaikh (kyai), pastor, pendeta, pengawas, siswa, orang tua, dan lainnya," ungkap dia.
| Baca juga: Marak Kekerasan Seksual di Sekolah, Peran Pengawas Sekolah Dipertanyakan |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
