Kajian Hubungan Internasional (HI) harus menjadi amunisi utama dalam diplomasi Indonesia. Semangat inilah yang menggema kuat dalam Konvensi Nasional XVII Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (VENNAS AIHII XVII) yang digelar di Auditorium Charles Himawan, President University, Kota Jababeka, Jawa Barat. Mengangkat tema “Beyond Fragmentation: The Constellation of Power, Innovation, and the Future of Global Governance”.
Ajang bergengsi ini sukses menyatukan sekitar 200 peserta dari 70 perguruan tinggi se-Nusantara.
Rektor President University, Handa Abidin, S.H., LL.M., Ph.D., menegaskan, kampus siap menjadi jembatan strategis antara ilmu pengetahuan dan praktik diplomasi riil di lapangan. “Kami berharap para akademisi semakin dilibatkan dan pemikiran para profesor serta doktor semakin didengar. Dengan demikian, diplomasi Indonesia di berbagai bidang dapat memberikan dampak yang lebih baik demi terwujudnya Indonesia yang sukses dan sejahtera,” ujarnya dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2026.
Potensi besar dari sektor pendidikan ini tak bisa dipandang sebelah mata. Ketua Umum AIHII, Dr. Agus Haryanto, S.IP., M.Si., membeberkan fakta menarik bahwa jumlah mahasiswa aktif HI di Indonesia menyentuh angka 37.000 hingga 40.000 orang pada periode 2021–2024. Puluhan ribu Gen Z ini adalah talent pool raksasa yang siap memasok perspektif segar dan inovasi kebijakan ke meja pemerintah.
Jangan Jauhi Kampus
Kompleksitas isu global, mulai dari fragmentasi ideologi hingga konflik bersenjata, menuntut kolaborasi tanpa sekat. Dekan College of Sinology and Chinese Studies dari Beijing Language and Culture University (BLCU), Prof. Xu Baofeng, mengingatkan bahwa pemahaman lintas peradaban yang diajarkan di bangku kuliah adalah kunci untuk mencegah konfrontasi.Keresahan yang sama disoroti oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Dr. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia secara blak-blakan menuntut sinergi mutlak antara dunia politik dan akademik agar kebijakan yang diambil tidak berujung petaka.
"Politisi tidak boleh jauh dari akademisi, begitu juga sebaliknya. Politisi yang jauh dari akademisi bisa salah mengambil keputusan, sedangkan akademisi yang jauh dari politisi bisa terjebak dalam angan-angan. Sebuah gagasan harus dibuktikan dan dieksekusi," kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Dr. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A.
Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI juga menaruh harapan besar pada ekosistem pendidikan HI. Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kemenlu RI, Muhammad Takdir, menyebut asosiasi kampus memiliki posisi tawar yang tinggi.
“Kami berharap AIHII dapat menjadi laboratorium inovasi bagi pelaksanaan diplomasi Indonesia,” ujarnya melalui tayangan video.
Hal senada ditegaskan Adi Dzulfuat, Direktur Pasifik dan Oseania Kemenlu. Diskusi kritis, penelitian, hingga seminar mahasiswa tak boleh berhenti di lingkungan rektorat saja.
“Diplomasi Indonesia tidak akan bisa berjalan sendiri. Diplomasi memerlukan dukungan publik, akademisi, dan aktor-aktor nonpemerintah, termasuk asosiasi seperti AIHII,” ujarnya.
Kampus Harus Terus Upgrade Diri
Selain menjadi arena diplomasi intelektual, konvensi ini menjadi wadah kalibrasi kualitas dosen dan kurikulum HI di Indonesia. Agus Haryanto mendorong publikasi jurnal yang lebih membumi agar riset kampus bisa langsung dinikmati publik.“Saya kira AIHII bisa menjadi platformnya untuk kita. Semua membangun diri, mulai dari dosen maupun secara institusi kelembagaan,” ujarnya.
President University, sebagai tuan rumah, turut membuktikan komitmen link and match antara dunia pendidikan dan industri. Forum bergengsi ini diwarnai dengan penyerahan hibah alat bantu belajar senilai Rp260 juta dari tim Jiuxuewang, serta penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara President University dengan raksasa industri seperti PT Midea, PT XCMG, PT Haier, PT Green Cold, dan PT AICE.
Kolaborasi masif ini menjadi sinyal kuat bahwa jurusan Hubungan Internasional bukan sekadar tempat belajar teori klasik, melainkan inkubator pemimpin masa depan yang siap mengawal kepentingan nasional Indonesia di panggung dunia.
