Komisi X DPR RI bakal menyampaikan aduan DPRD Rembang ke pemerintah guna memperjuangkan nasib guru yang lebih baik. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti menyebut pihaknya akan memperjuangkan suara guru kepada pemerintah pada kesempatan rapat kerja Rabu, 29 Maret 2023.
"Kami akan sampaikan dalam rapat kerja dengan Kemendikbudristek. DPR RI hanya bisa teriak saja, tidak memiliki kekuatan karena (solusi) itu ada di pemerintah," ujar Agustina dalam siaran YouTube Komisi X dikutip Rabu, 29 Maret 2023.
Dia mengatakan Komisi X DPR RI memiliki tanggung jawab menyampaikan permasalahan di daerah kepada menteri. Agustina menyebut menteri akan menjadi kunci dari solusi.
"Nah, sekarang menterinya mau berubah atau tidak. Semua tergantung oleh menteri. Tidak ada yang bisa memaksakan Menteri karena UUD saja pun diabaikan,” tutur Agustina.
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan permasalahan ini tak hanya melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) saja. Tetapi juga, mesti ada komitmen dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Agustina menyebut tanpa peran kementerian dan lembaga tersebut masalah tidak akan tuntas dan hanya berakhir menjadi persoalan klasik saja.
“Sekali lagi, sebenarnya kita jengkel. Adanya dikotomi guru TK, masalah inpassing, pembayaran gaji dan tunjangan, ketimpangan pembagian alokasi anggaran pendidikan ini sudah sering kami dengar,” ujar dia.
| Baca juga: Miris, Gaji Guru non-ASN Lebih Rendah dari UMP Buruh |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
