"Dua kementerian ini punya kontrol terhadap guru, kepala sekolah, tenaga didik, dan sekolah, jadi tidak bisa lepas tangan lewat Dapodik dan sistem informasi pendidikan," kata Totok kepada Medcom.id Rabu 16 September 2020.
Selanjutnya Dinas Pendidikan (Disdik) di tingkat provinsi untuk jenjang SMA, SMK, Madrasah Aliyah, SD dan SMP juga dapat menurunkan panduan umum. Namun, panduan harus spesifik sesuai wilayah masing-masing.
"Kalau ada masalah di lapangan, harus ada informasi terbaru kembali ke Disdik dan kementerian, begitu seterusnya berupa siklus bolak-balik. Dengan demikian, pemerintah dapat memitigasi dampak PJJ secara menyeluruh dan terintegrasi," terangnya.
Kondisi pandemi ini memang membuat semua Kementerian dan Lembaga harus mau belajar cara-cara baru. Totok meminta pemerintah tidak usah malu.
"Kita memang dalam situasi yang selalu baru gara-gara pandemi covid-19 ini. Yang penting kita dapat belajar dan mengambil hikmah dari setiap pengalaman dan kasus yang ada," ungkapnya.
Baca: PJJ Timbulkan Korban, Pemerintah Diminta Segera Implementasikan Bantuan
Sejatinya, Kemendikbud telah membuat modul penyederhanaan kurikulum untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD). Modul ini juga memuat panduan untuk orang tua dalam mempermudah tugas guru untuk memfasilitasi dan memantau pembelajaran siswa di rumah.
Namun, Totok meminta modul itu harus disesuaikan dengan kondisi keluarga. Sebab, permasalahan PJJ yang dihadapi orang tua berbeda-beda tiap daerah.
"Ya, modulnya disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Bukan orang di lapangan yang menyesuaikan dengan modul. Salah kaprah itu," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
