Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti menyarankan PTM jangan dilakukan di sekolah pada wilayah yang positivity rate di atas 5 persen. Sedangkan, wilayah dengan angka positivity rate di bawah 5 persen, KPAI mendorong PTM terbatas dilakukan dengan pemberlakuan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.
"Di wilayah-wilayah kepulauan kecil justru kami sarankan dibuka dengan ketentuan yang sama sebagaimana disebutkan Presiden Jokowi, PTM hanya dua jam, siswa yang hadir hanya 25 persen dan hanya satu sampai dua kali seminggu," ujar Retno melalui keterangan tertulis, Rabu, 9 Juni 2021.
Baca: KPAI: Terobosan DKI Libatkan SMA Swasta dalam PPDB Patut Ditiru
Bagi KPAI, kata dia, hak hidup ada di urutan pertama, hak sehat dan hak pendidikan urutan selanjutnya. Kalau siswa masih sehat dan hidup maka ketertinggalan materi pelajaran masih bisa dikejar.
"Kalau anaknya sudah dipinterin terus sakit dan meninggal, kan sia-sia. Apalagi angka anak Indonesia yang meninggal karena covid-19 sudah tertinggi se-Asia Pasifik," ungkap dia.
Setidaknya ada lima arahan Presiden Jokowi terkait PTM terbatas. Pertama, hanya dilakukan dua kali seminggu. Kedua, durasi pertemuan tatap muka maksimal hanya dua jam dalam sehari.
Ketiga, kapasitas murid dalam ruang kelas sebesar 25 persen. Keempat, menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada orangtua untuk mengirim anak ke sekolah atau tidak. Terakhir, Jokowi juga mengarahkan agar sebelum sekolah terbatas dimulai semua guru wajib divaksinasi. Pemerintah daerah pun diminta memprioritaskan vaksinasi guru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
