Ganjar Beberkan Strategi Pembangunan Perpustakaan di Jawa Tengah

Jakarta:  Budaya baca masyarakat Indonesia dalam ukuran internasional disebut masih relatif rendah. Namun Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando sudah berkali-kali membantah temuan itu.
 
Menurutnya, masyarakat Indonesia tidak malas membaca. Hanya saja, ketersediaan buku yang masih kurang. Juga ditambah dengan keterlibatan para kepala daerah yang belum menjadikan literasi sebagai prioritas utama dalam belanja daerah.
 
Hal ini ditekankan kembali dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan tahun 2021, pada hari ke-1 yang digelar hybrid, Senin, 22 Maret 2021.  Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dalam pemaparan materinya pada hari pertama Rakornas Perpusnas ini menekankan, bahwa pemerintah daerah terus mendorong lahirnya kesadaran membaca dan budaya literasi.

Salah satunya melalui Undang-undang No.43 Tahun 2007 pasal 8, yang sudah mengatur mengenai kewajiban Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.  Kewajiban itu di antaranya menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah.
 
Kemudian menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah.  Juga mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.
 
Maka, kata Ganjar, provinsi Jawa Tengah menaruh beberapa prioritas yakni pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.  "Kemudian pemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, pemerataan layanan pendidikan berkualitas, penguatan literasi untuk kesejahteraan, Jateng literasi informasi terapan dan inklusif, juga pendampingan masyarakat untuk literasi informasi,” beber Ganjar, Senin, 22 Maret 2021.
 
Ganjar menjelaskan, Jawa Tengah juga giat dalam melakukan gerakan Revolusi Mental, untuk membangun jiwa merdeka menuju bangsa Indonesia yang besar.  Hal ini sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 tahun 2016, tentang gerakan nasional revolusi mental.