Koentjoro mengatakan, petisi dari sivitas akademika Universitas Gadjah Mada disampaikan setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial.
“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” katanya dikutip dari laman UGM, Kamis, 1 Februari 2024.
Koentjoro mengingatkan agar Presiden Joko Widodo sebagai alumni UGM, tetap berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai dengan standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah. “Hal itu demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” katanya.
Sebelum petisi dibacakan, sejumlah akademisi menyampaikan orasi yang dikemas dalam mimbar akademik yang bertajuk Menjaga Kemurnian Demokrasi Indonesia. Beberapa akademisi yang menyampaikan orasinya diantaranya Mantan Rektor UGM periode 2002-2007 Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA., Mantan Rektor UGM periode 2017-2022 Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., Guru Besar FKKMK UGM Prof.Yati Soenarto, Dosen Hukum Tata Negara FH UGM Dr. Zainal Arifin Mochtar, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Dr. Abdul Gaffar Karim serta Ketua BEM KM UGM Gielbran Muhammad Noor.
Panut Mulyono mengatakan pemilu sebagai bagian dari proses demokrasi yang dijalankan sekarang ini harus tetap memegang asas luber dan jurdil untuk memilih calon pemimpin di tingkat legislatif dan eksekutif. “Jika kita betul-betul melaksanakan asas pemilu dengan baik maka terpilih pemimpin yang legitimate yang betul-betul memikirkan rakyat dan bisa membawa kemajuan yang luar biasa,” katanya.
Ia juga mengingatkan asas pemilu ini harus dijalankan oleh seluruh penyelenggara negara termasuk di kalangan TNI dan POLRI serta ASN untuk tidak berpihak pada paslon manapun, namun berpihak pada kepentingan bangsa dan negara. “Kita ingin rakyat yang terdaftar sebagai pemilih saat datang ke TPS dengan hati riang dan gembira menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani,” tegasnya.
Sementara Abdul Gaffar Karim berpendapat, Indonesia dan Amerika Serikat sekarang ini sama-sama menganut sistem demokrasi. Namun di Amerika pelaksanaan pemilu dianggap lebih demokratis dibandingkan di Indonesia.
Menurutnya hal itu disebabkan di Amerika Serikat peran oposisi dan civil society jauh lebih kuat dalam mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan. “Demokrasi akan lebih baik jika ada oposisi dan civil society yang kuat, namun dalam sepuluh tahun terakhir oposisi kita justru hilang,” ujarnya.
Ia pun mengajak para peserta mimbar untuk mengembalikan lagi kekuatan civil society untuk menjadi penjaga demokrasi di Tanah Air. “Mari kita kembalikan civil society untuk mengawasi kekuasaan. Demokrasi bisa hidup jika rakyat bisa mengawasi dan mengawal,” katanya.
| Baca juga: Publik Diminta Tak Normalisasi Nepotisme dan Politik Dinasti |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
