Publik Diminta Tak Normalisasi Nepotisme dan Politik Dinasti
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti/Medcom.id/Fachri
Jakarta: Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menilai masyarakat perlu memelihara kegelisahan terhadap nepotisme dan politik dinasti. Hal itu tengah disorot dalam kontestasi politik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Masyarakat sipil harus terus menerus memelihara kegelisahan ini, saya khawatir kalau kita enggak rajin diskusi kayak gini lama-lama orang melihat ini sebuah normal yang baru. Enggak-enggak apa-apa ya ternyata nepotisme ini, politik dinasti," kata Bivitri dalam fokus group discussion (FGD) virtual bertajuk 'Cawe-cawe Presiden Jokowi, Melanggar Hukum dan Konstitusi UUD 1945', Kamis, 1 Februari 2024.
Bivitri mengatakan DPR juga harus menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemerintah. DPR dinilai dapat menggunakan hak angket atau interpelasi terhadap dugaan cawe-cawe pemerintah.
"DPR harus menggunakan fungsi pengawasannya mau dimulai dengan Interpelasi oke, mau angket iya, kalau ini belum jelas (cawe-cawenya), namanya politik banyak perhitungan pragmatis juga. Tapi paling tidak kalau misalnya dibilang belum jelas cawe-cawe atau tidak, makanya diinvestigasi dong melalui hak angket," jelas dia.
Di sisi lain, Bivitri mengharapkan peran dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebab, Bawaslu sebagai instrumen untuk mencegah terganggunya ruang demokrasi.
"Menurut saya tetep perlu kita jadikan fasilitas untuk demokrasi. Karena ruangannya tersedia jadi Bawaslu, Sentra Gakkumdu, Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar Bivitri.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
"Masyarakat sipil harus terus menerus memelihara kegelisahan ini, saya khawatir kalau kita enggak rajin diskusi kayak gini lama-lama orang melihat ini sebuah normal yang baru. Enggak-enggak apa-apa ya ternyata nepotisme ini, politik dinasti," kata Bivitri dalam fokus group discussion (FGD) virtual bertajuk 'Cawe-cawe Presiden Jokowi, Melanggar Hukum dan Konstitusi UUD 1945', Kamis, 1 Februari 2024.
Bivitri mengatakan DPR juga harus menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemerintah. DPR dinilai dapat menggunakan hak angket atau interpelasi terhadap dugaan cawe-cawe pemerintah.
| Baca: Politik Dinasti Dinilai Menghambat Tujuan Pembangunan Nasional |
"DPR harus menggunakan fungsi pengawasannya mau dimulai dengan Interpelasi oke, mau angket iya, kalau ini belum jelas (cawe-cawenya), namanya politik banyak perhitungan pragmatis juga. Tapi paling tidak kalau misalnya dibilang belum jelas cawe-cawe atau tidak, makanya diinvestigasi dong melalui hak angket," jelas dia.
Di sisi lain, Bivitri mengharapkan peran dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebab, Bawaslu sebagai instrumen untuk mencegah terganggunya ruang demokrasi.
"Menurut saya tetep perlu kita jadikan fasilitas untuk demokrasi. Karena ruangannya tersedia jadi Bawaslu, Sentra Gakkumdu, Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar Bivitri.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
BERITA TERKAIT
