“Saya kira ini salah satu konsekuensi dari anggota partai politik yang berasal dari elitis atau dari orang-orang di lingkaran kekuasaan,” ucap Arga dikutip dari laman ugm.ac.id, Selasa, 15 Oktober 2024.
Menurutnya, partai besar sekalipun sejauh ini juga didominasi oleh orang-orang dari lingkup politik, bukan dari masyarakat luas. Bahkan, jabatan strategis dengan mudah didapatkan dari hubungan keluarga dan kerabat.
Dampaknya, semakin sulit bagi individu dari kalangan masyarakat biasa ikut andil dalam politik. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mencatat terdapat 79 dari 580 anggota parlemen memiliki kekerabatan dengan pejabat lainnya.
Jumlah tersebut belum termasuk penelusuran lebih dalam seperti riwayat pekerjaan, proyek yang sama, ataupun kekerabatan jauh. Arga mengatakan setidaknya ada tiga hal yang memengaruhi nasib seseorang dalam kontestasi pemilu, yakni modal sosial, modal politik, dan modal ekonomi.
Modal sosial berarti cara seseorang dengan pola jejaring kekerabatan berimplikasi terhadap naiknya popularitas di masyarakat. Misalnya, seseorang yang sudah lebih dulu dikenal sebagai public figure tentu lebih mudah dikenali dan menggaet suara masyarakat, begitupun dengan keluarga dan kerabatnya.
Modal politik sangat bergantung pada kebutuhan dari partai pengusung. Misalnya, seseorang dengan pengaruh politik kuat biasanya akan lebih dulu diusung oleh partai.
“Jadi bagaimana partai mengusung orang-orang yang bisa menggerakkan mesin politik secara efektif,” ujar Arga.
Sementara itu, modal ekonomi, selama ini proses kampanye calon anggota legislatif identik dengan berbagai macam cara untuk mengenalkan diri ke masyarakat. “Tentu upaya ini membutuhkan modal ekonomi yang besar, tidak hanya dari diri sendiri tapi juga dukungan partai,” jelas dia.
Arga menilai kondisi semacam ini akan terus berlanjut dan menyebabkan eksklusivitas dalam lingkup politik melihat fenomena kuatnya dinasti politik di ranah legislatif. Meski, sebenarnya dinasti politik juga pernah terjadi di negara-negara besar seperti Amerika.
Namun, hal itu terjadi karena ada peran demokratis yang bermain. Sedangkan di Indonesia, dinasti politik justru melemahkan demokrasi dan berpotensi meningkatkan kolusi dan nepotisme.
Arga menuturkan cara fenomena dinasti politik dapat menurunkan tingkat representatif di parlemen. “Dampaknya terkait demokrasi, kita bisa melihat dari beberapa faktor. Bagaimanapun ini merupakan hasil kompromi yang tentu saja representatifnya berkurang, karena mereka memiliki kontrak politik lebih kuat dengan partai politik yang bersangkutan,” tutur Arga.
Dia juga menyoroti dari sisi aspek konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undag-undang tidak mengatur jelas larangan anggota legislatif yang memiliki kerabat atau keluarga sesama pejabat.
“Memang pengaturan dalam konteks Pilkada pernah dilakukan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tapi turbulensi politik saat itu menghanyutkan keinginan untuk mempertahankan regulasi tersebut,” ujar dia.
Arga berharap kampus sebagai institusi pendidikan mampu memposisikan diri dalam upaya mengembalikan muruah demokrasi nasional. Hal itu melalui tulisan-tulisan dan diskusi akademik hingga kajian praktisi.
“Maka ide-ide dari universitas itu dapat menjaga muruah agar demokrasi kita lebih baik. Di samping ikut berkontribusi besar pada kesadaran publik,” tutur dia.
| Baca juga: Masyarakat Gorontalo Disebut Tak Ingin Ada Politik Dinasti di Pilkada |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
