Dalam laporan Education at a Glance 2025, OECD mencatat Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia, dan Turki termasuk sistem pendidikan yang tidak mengenakan biaya kuliah bagi mahasiswa domestik di jenjang sarjana. Namun, di Norwegia, misalnya, rata-rata utang mahasiswa setelah lulus mencapai lebih dari USD46 ribu atau sekitar Rp713 juta jika menggunakan asumsi konversi Rp15.500 per USD.
Artinya, biaya pendidikan tinggi tidak hanya soal berapa besar uang kuliah yang dibayarkan di awal. Sistem pendanaan, bantuan pemerintah, biaya hidup, hingga skema pinjaman turut menentukan beban finansial yang harus ditanggung mahasiswa.
Lantas, negara mana yang biaya kuliahnya paling mahal dan mana yang gratis?
Melansir laman visualcapitalist.com, Inggris menempati posisi teratas dalam daftar biaya kuliah tahunan mahasiswa domestik untuk program sarjana. OECD mencatat rata-rata biaya kuliah di England mencapai USD13.135 atau sekitar Rp203,6 juta per tahun berdasarkan penyesuaian paritas daya beli (PPP).
Angka tersebut lebih dari empat kali rata-rata biaya kuliah di negara-negara OECD dan mitra yang memiliki data, yakni sekitar USD3.186. Biaya tersebut juga lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat yang mencapai USD9.596 atau sekitar Rp148,7 juta per tahun.
Di sisi berlawanan, terdapat negara yang tidak mengenakan biaya kuliah bagi mahasiswa domestik. Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia, dan Turki termasuk dalam kelompok tersebut.
Jerman dan Prancis juga memiliki biaya kuliah yang relatif rendah. Dalam data yang digunakan, biaya tahunan Jerman tercatat sekitar USD157 atau Rp2,4 juta, sedangkan Prancis sekitar USD252 atau Rp3,9 juta.
Namun, angka Jerman memiliki catatan khusus. OECD menggabungkan program sarjana, magister, dan doktoral dalam data tersebut serta memasukkan mahasiswa asing sehingga tidak sepenuhnya sebanding dengan negara lain.
Untuk negara-negara dengan biaya rendah atau tanpa biaya kuliah, model pembiayaannya umumnya lebih mengandalkan pendanaan publik. OECD menjelaskan negara seperti Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia, dan Turki memilih model dengan biaya kuliah rendah atau nol yang disertai dukungan finansial besar kepada mahasiswa.
Pendekatan tersebut pada dasarnya membuat pendidikan tinggi lebih banyak dibiayai secara kolektif melalui sistem pajak. Termasuk pajak penghasilan yang kemudian dibayarkan masyarakat setelah masuk dunia kerja.
Kuliah Gratis, Kenapa Masih Bisa Berutang?
Di sinilah bagian menarik dari data OECD. Tidak adanya biaya kuliah tidak berarti mahasiswa tidak membutuhkan pinjaman.
Di Norwegia, Swedia, dan Finlandia, lebih dari separuh mahasiswa mengambil pinjaman. Pinjaman tersebut terutama digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup selama menempuh pendidikan, bukan membayar uang kuliah.
Norwegia menjadi contoh paling jelas. Mahasiswa domestik tidak dikenakan biaya kuliah, tetapi rata-rata utang mahasiswa setelah lulus tetap mencapai lebih dari USD46 ribu atau sekitar Rp713 juta.
OECD menjelaskan kondisi tersebut terjadi karena skema pinjaman yang tersedia dapat membantu mahasiswa membiayai biaya hidup selama kuliah. Dengan kata lain, biaya pendidikan memang nol, tetapi biaya untuk bertahan hidup sebagai mahasiswa tetap ada.
Lulusan Inggris Punya Utang Lebih Tinggi
Beban utang bahkan lebih besar di Inggris. OECD mencatat mahasiswa di England lulus dari pendidikan tinggi dengan utang rata-rata lebih dari USD68.683 atau sekitar Rp1,06 miliar.
Hal tersebut berkaitan dengan kombinasi biaya kuliah dan biaya hidup yang tinggi. Namun, sistem Inggris juga memiliki skema pinjaman yang pembayaran kembali pinjamannya bergantung pada pendapatan lulusan. Artinya, pembayaran tidak langsung dilakukan ketika mahasiswa lulus, melainkan ditunda hingga pendapatan mencapai batas tertentu.
Model seperti Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa biaya kuliah tinggi sering kali diikuti sistem bantuan finansial yang lebih besar. OECD memasukkan negara-negara tersebut ke dalam kelompok dengan biaya kuliah tinggi dan sistem bantuan mahasiswa yang berkembang.
Daftar Biaya Kuliah S1 di 28 Sistem Pendidikan
Berikut gambaran rata-rata biaya kuliah per tahun mahasiswa domestik program sarjana berdasarkan data OECD Education at a Glance 2025. Angka rupiah merupakan ilustrasi dengan asumsi USD1 setara Rp15.500 dan bukan nilai tukar resmi.
- Inggris: USD13.135 atau sekitar Rp203,6 juta
- Amerika Serikat: USD9.596 atau sekitar Rp148,7 juta
- Polandia: USD7.497 atau sekitar Rp116,2 juta
- Jepang: sekitar Rp87,5 juta
- Kanada: sekitar Rp86,6 juta
- Lituania: sekitar Rp84,6 juta
- Korea Selatan: sekitar Rp79,5 juta
- Australia: sekitar Rp79,2 juta
- Latvia: sekitar Rp74,8 juta
- Selandia Baru: sekitar Rp73,6 juta
- Israel: sekitar Rp47,9 juta
- Belanda: sekitar Rp47,1 juta
- Italia: sekitar Rp39,8 juta
- Rumania: sekitar Rp33,5 juta
- Spanyol: sekitar Rp26,5 juta
- Kroasia: sekitar Rp26,4 juta
- Swiss: sekitar Rp21,7 juta
- Belgia-Komunitas Flemish: sekitar Rp21,7 juta
- Austria: sekitar Rp15,5 juta
- Luksemburg: sekitar Rp7,8 juta
- Belgia-Komunitas Prancis: sekitar Rp6,2 juta
- Prancis: sekitar Rp3,9 juta
- Jerman: sekitar Rp2,4 juta
- Denmark: Rp0
- Finlandia: Rp0
- Norwegia: Rp0
- Swedia: Rp0
- Turki: Rp0
Apa Itu Angka PPP?
Perlu dicatat, angka dalam laporan OECD bukan sekadar hasil mengubah mata uang asing ke rupiah menggunakan kurs pasar. OECD menggunakan purchasing power parity (PPP) atau paritas daya beli untuk mengonversi biaya sehingga perbandingan antarnegara mempertimbangkan perbedaan tingkat harga.
Dengan metode tersebut, angka dapat digunakan untuk membandingkan biaya pendidikan secara lebih konsisten antarnegara. Namun, angka PPP tetap bukan gambaran langsung tentang berapa rupiah yang benar-benar harus dibayarkan seorang mahasiswa Indonesia jika berkuliah di negara tersebut.
Selain itu, biaya yang ditampilkan merupakan biaya kuliah kotor sebelum hibah atau beasiswa dan tidak mencakup biaya hidup seperti tempat tinggal, makanan, dan transportasi.
Jadi, Negara Mana yang Paling Murah?
Data OECD menunjukkan tidak ada satu model pembiayaan pendidikan tinggi yang sepenuhnya bebas beban. Negara dengan biaya kuliah tinggi seperti Inggris dan Amerika Serikat cenderung menyediakan sistem bantuan finansial yang besar, tetapi mahasiswa tetap berpotensi menanggung utang.
Sebaliknya, negara seperti Norwegia dan negara Nordik lainnya membebaskan atau menekan biaya kuliah, tetapi mahasiswa tetap dapat mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu, membandingkan biaya kuliah saja belum cukup untuk menentukan apakah kuliah di suatu negara benar-benar lebih murah.
Yang perlu dilihat adalah keseluruhan sistem. Mulai dari berapa biaya kuliah, berapa biaya hidup, seberapa besar bantuan yang tersedia, bagaimana pinjaman dibayarkan kembali, dan berapa manfaat ekonomi yang diperoleh setelah lulus.
