Windhu menegaskan jika ingin membuka PTM harus melihat kondisi epidemiologi, bukan melihat peta risiko yang ada. Pasalnya, peta risiko yang ada selama ini hanya mendata seperdelapan data dari keseluruhan data yang ada.
Adapun syarat lain, angka positif sebaiknya tidak lebih dari lima persen. "Lihat kondisi epidemiologi, angka positivitasnya belum di bawah 5 persen. Indonesia beberapa hari terakhir ini pernah 33 persen, bayangkan itu tinggi banget dari 100 orang yang diperiksa 33 orang yaitu positif. Bayangkan luar biasa menakutkan,” terangnya.
Tidak hanya itu, Windhu juga menerangkan bahwa hak anak juga harus diperhatikan. Dalam konvensi hak anak, terdapat empat hak yang dimiliki anak, yakni hak untuk kelangsungan hidup.
Isinya adalah hak untuk hidup dan hak untuk sehat, hak perlindungan, hak tumbuh kembang di dalamnya ada pendidikan, dan hak berpartisipasi. Dengan begitu dasar keputusan, sambungnya, harus sains, dalam hal ini adalah ilmu kesehatan masyarakat dan ilmu epidemiologi atau ilmu penyakit menular.
Melihat data-data epidemiologi yang ada, jika aman, maka dapat dilakukan PTM. Windhu juga menekankan masyarakat untuk selalu mendengarkan para ahli kesehatan masyarakat, para organisasi di bidang kesehatan, para ahli kesehatan anak dan Kementerian Kesehatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
