Taufik mengungkapkan Fraksi Partai NasDem DPR memberikan perhatian khusus pada RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Fraksi Partai NasDem DPR membuka ruang dialog yang luas untuk pembahasan bakal beleid itu.
Dalam kesempatan tersebut, Himpaudi menyampaikan beberapa masukan terkait RUU Sisdiknas. Termasuk, yang paling mendasar diakuinya pendidikan dasar dimulai dari usia prasekolah melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Ketua Umum Pengurus Pusat Himpaudi, Netti Herawati, mengaku senang setelah perjuangan lebih dari 17 tahun akhirnya PAUD masuk kategori pendidikan formal dalam sistem pendidikan nasional pada draf RUU Sisdiknas terakhir versi pemerintah. Himpaudi meminta agar RUU Sisdiknas disetujui masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023.
Menanggapi hal tersebut, Taufik Basari mengatakan saat ini Fraksi Partai NasDem DPR menerima masukan dari berbagai pihak. Baik yang mendukung, menolak, hingga yang ingin mendiskusikan kembali RUU Sisdiknas.
"Fraksi NasDem DPR sangat terbuka pada berbagai masukan dari kelompok kepentingan/stakeholder dunia pendidikan. Kami hendak memastikan adanya partisipasi bermakna dalam proses pembahasan di DPR RI agar RUU ini kelak menjadi milik bersama," tutur dia.
Anggota Komisi III DPR RI itu menegaskan pendidikan adalah hal yang sangat fundamental. Sebab, disebutkan sebagai salah satu tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1995 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Pendidikan itu harus seperti udara, air, dan jalan raya, harus bisa diakses seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Tidak boleh ada yang menghalangi anak bangsa dalam mengakses pendidikan," kata Taufik.
Taufik menyebut diperlukan peta jalan/road map pendidikan nasional yang harus ada dalam RUU Sisdiknas. "Jadi, konsepnya adalah sebelum kita menyusun RUU Sisdiknas maka terlebih dahulu harus ada peta jalan pendidikan Indonesia ke depan seperti apa, sehingga pandangan kita jauh ke depan, bukan sesaat. Itu akan membuat UU yang kuat, lengkap, dan visioner," tutur dia.
Legislator NasDem dari Dapil Lampung I itu mengatakan RUU Sisdiknas merupakan omnibus dari tiga UU, yakni UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Dikti).
"Karena ini disebut sebagai mini omnibus, penggabungan tiga undang-undang, maka perumusan dan pembahasannya harus komprehensif dan tidak tergesa-gesa," tutur dia.
| Baca juga: NasDem Minta Draf Revisi UU Sisdiknas Diubah, Kembalikan Tunjangan Profesi Guru |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
