Jakarta: Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tetap mengambil kebijakan dengan mengacu aspek kesehatan dan keselamatan anak-anak. Permintaan ini merespons mulai terbukanya kesempatan beberapa sekolah di daerah untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM).
"Kita harus optimistis, vaksinasi terus didorong, menyiapkan sarana dan prasarana, agar tatap muka itu bisa dijalankan dengan tenang dan kita bisa menghindari klaster sekolah," tutur Hetiah dalam webinar Silaturahmi Merdeka Belajar, Kamis, 12 Agustus 2021.
Ia mengatakan, kebijakan pendidikan selama ini dinilai publik terkesan gampang berubah. Namun, Hetifah memaklumi kondisi tersebut. Menurut dia, kebijakan di segala sektor, termasuk pendidikan, serba tak menentu akibat menyesuaikan kondisi pandemi covid-19.
"Kemendikbudristek ini selalu mengadaptasi kebijakan. Saya pikir justru perubahan itu bukan jelek, tapi kita harus melihat perkembangan dan penyesuaian covid-19," ujarnya.
Baca: Kemendikbudristek: 60% Sekolah Sudah Bisa PTM Terbatas
Hetifah memahami situasi serba tak menentu saat ini di luar kendali Kemendikbudristek. Namun, ia berpesan agar Kemendikbudristek tetap menentukan kebijakan yang prioritas.
Implementasi fokus kebijakan, kata dia, bisa terbaca dalam refocussing anggaran. Makanya, Hetifah mendorong agar Kemendikbudristek melakukan pengalihan anggaran dengan tepat sesuai kebutuhan.
Satuan pendidikan yang berada dalam wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 sampai 3, boleh menjalankan PTM terbatas. Kebijakan tersebut merujuk kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri dan Instruksi Mendagri nomor 30, 31 dan 32 tahun 2021.
Merujuk dua aturan tersebut, tidak ada pembatasan usia dalam penyelenggaran PTM terbatas. Artinya, sekolah jenjang PAUD hingga SMA diperbolehkan menjalankan PTM terbatas.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
