Tangkal Hoaks dan Fitnah, Bakom Ajak Masyarakat Kolaborasi Luruskan Informasi

Jakarta: Penyebaran informasi di media sosial yang berlangsung cepat menjadi tantangan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kondisi ini juga membuat informasi keliru, fitnah, dan kebencian mudah beredar di ruang digital.

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menilai penyampaian informasi mengenai program dan pelayanan pemerintah perlu dilakukan terus-menerus untuk mengimbangi kondisi tersebut. Bakom mengajak seluruh pihak berkolaborasi agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar.

"Karena sesungguhnya kita adalah pelayan masyarakat di bidang informasi. Karena menyampaikan informasi saat ini tidak mudah, maka informasi itu harus terus-menerus disampaikan kepada seluruh masyarakat," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Deputi IV Bakom, Hariqo Wibawa Satria, di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Menurut Hariqo, penyampaian informasi secara berkelanjutan penting dilakukan karena kabar bohong kerap lebih cepat menyebar dibandingkan informasi yang benar. Karena itu, berbagai pelayanan pemerintah yang telah dijalankan perlu terus disampaikan kepada masyarakat.
  “Ada satu pernyataan bahwasanya berita bohong itu cepat sekali keliling dunia, tetapi berita yang benar, lurus informasinya, terkadang baru memakai sepatu. Jadi, itulah pentingnya kita terus-menerus menyampaikan berbagai pelayanan pemerintah terhadap masyarakat yang sudah dilakukan oleh pemerintah,” ungkap Hariqo.

Selain memperkuat penyampaian informasi, Bakom mengajak masyarakat ikut meluruskan disinformasi yang beredar di media sosial. Hariqo juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah membantu mengoreksi informasi keliru.

“Dan bersama-sama kita luruskan banyak sekali disinformasi, fitnah, dan kebencian yang menyebar di media sosial. Kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah ikut meluruskan berbagai disinformasi tersebut,” kata Hariqo.

Pesan disampaikan Hariqo dalam Rapat Koordinasi Penyampaian Informasi Capaian Kinerja 2 Tahun Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pendidikan di Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kegiatan itu diikuti lebih dari 300 pejabat komunikasi daerah melalui sambungan Zoom.