Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Kemendikbud, Iwan Syahril menjelaskan, jika penetapan naskah PJP itu diiringi dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres). Artinya naskah PJP diusulkan menjadi Perpres.
"Tampaknya sekitar bulan Mei-Oktober kita bisa menghasilkan Perpres untuk peta jalan pendidikan. Peta jalan ini akan menjadi naskah, dan kita akan mengusulkan jadi Perpres," kata Iwan dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR, Rabu, 27 Januari 2021.
Menurutnya, naskah PJP memang harus menjadi Perpres. Sebab naskah itulah yang nantinya akan menjadi landasan kebijakan. "Kebijakan itu juga akan melibatkan Kementerian atau lembaga dan juga Pemerintah daerah," sambung dia.
Baca juga: PGRI: Guru Bukan Prioritas Peta Jalan Pendidikan, Cuma 'Tempelan'
Saat ini, pihaknya menyebut naskah PJP masih dalam proses revisi dan finalisasi. Naskah PJP itu dibuat bersamaan dengan penyusunan revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
"Kita akan terus melakukan penyempurnaan peta jalan ini. Saya melihat konteks peta jalan saat ini, apa yang kita lihat bagaimana proses revisi dan finalisasi naskah peta jalan bersamaan dengan penyusunan revisi UU Sisdiknas itu sendiri," tutup dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
