“Dalam penyusunannya, tidak bisa serta merta ditolak atau diterima tetapi perlu didetailkan dan dikaji berkala,” kata Nuh dalam keterangan tertulis, Jumat, 3 Mwi 2024.
Nuh mengatakan tradisi akademik yakni tesis, antitesis, serta sintesis harus diadopsi dalam penyusunan RPP dan dikritisi dengan baik. Hal ini sangat penting karena akan memberikan kerangka hukum baru dalam mendukung pengelolaan PTN-BH.
Pembahasan ini mendapat perhatian khusus karena perubahan dari Peraturan Pemerintah (PP) akan berdampak langsung pada kebijakan pendidikan tinggi di seluruh negeri. Pertemuan yang diikuti 21 MWA PTN-BH se-Indonesia ini menghasilkan berbagai rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.
Nuh mengatakan lahirnya RPP didorong atas permasalahan kejadian yang perlu diselesaikan gotong-royong. Sehingga, antar PTN-BH diharapkan dapat membantu kendala tersebut.
“ITS sebagai tuan rumah dan ketua forum yang baru, menyatakan kesiapannya untuk mendukung dan melaksanakan setiap inisiatif yang disepakati bersama demi kemajuan bangsa dan negara,” tutur mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI periode 2009-2014 tersebut.
Salah satu isi dalam pembahasan RPP menitikberatkan untuk meringankan beban pemerintah dengan adanya PTN-BH. Hal ini dicontohkan dengan alokasi anggaran untuk SDM diberikan tidak hanya untuk dosen berstatus pegawai negeri sipil (PNS), tetapi dosen non PNS juga turut merasakan.
Hal lainnya juga memfokuskan pada amanah pendidikan jarak jauh mengingat pascapandemi pendidikan jarak jauh sempat menjadi transisi dan dampak digitalisasi mendorong pembelajaran tanpa ruang kelas. “Soal pendidikan jarak jauh juga harus dipertegas pemerintah,” tekan Nuh.
Pascaforum, hasil RPP akan ditindaklanjuti dengan membentuk tim kecil dalam meningkatkan kelembagaan, pengelolaan dana, pengembangan SDM, serta kapasitas dan kapabilitas pengelolaan PTN-BH. Keberhasilan silaturahmi dan rapat kerja Forum MWA PTN-BH Indonesia tahun ini mencerminkan semangat kolaborasi dan komitmen pemangku kepentingan PTN-BH.
"Perlu dilakukan penguatan masing-masing PTN-BH dengan memanfaatkan otonomi akademik dan nonakademik,” ucap Nuh.
Ketua MWA PTN-BH periode 2023-2024, Yani Panigoro, menyambut hangat delegasi dari 21 MWA PTN-BH se-Indonesia yang dihadiri total 150 peserta. Dia menyebut acara ini bertujuan memperkuat kerja sama dan jaringan antar PTN-BH serta mendiskusikan isu-isu penting dalam pengelolaan PTN-BH.
“Semoga keberadaan forum ini semakin berarti dan seluruh PTN-BH semakin sukses menghasilkan saran yang dapat diberikan kepada pemerintah,” tutur Yani.
Kegiatan dilanjutkan dengan serah terima jabatan Ketua MWA PTN-BH periode 2023-2024 oleh ITB kepada ITS sebagai Ketua MWA PTN-BH periode 2024-2025. Disambung dengan pemilihan Wakil Ketua MWA PTN-BH periode 2024-2025 secara musyawarah dalam forum.
Mohamad Nasir dari Universitas Diponegoro (Undip) terpilih sebagai Wakil Ketua MWA PTN-BH. Nuh juga menyemangati setiap PTN-BH untuk selalu optimistis dalam menyibak setiap persoalan.
Dia mengatakan setiap PTN-BH memiliki tantangan untuk mengefisiensikan segala sumber daya agar menciptakan terobosan bagi perguruan tingginya. “Untuk itu, harus dapat membaca segala peluang dan mengubah pola pikir secara eksponensial,” pesan dia.
| Baca juga: Kemendikbudristek Minta PTNBH Kreatif Danai Kebutuhan Operasionalnya |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
