"Target sasaran satuan pendidikan untuk digitalisasi pendidikan pada Tahun Anggaran 2026 sebanyak 288 ribu satuan pendidikan," ujar Mu'ti dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah tentang Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran Tahun Anggaran 2026 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Kamis, 13 November 2025.
Program digitalisasi mencakup empat komponen utama, yakni penyediaan panel interaktif (interactive flat panel), pengadaan laptop, pelatihan guru, dan pengembangan bahan ajar digital.
“Ini satu kesatuan agar perangkat yang disediakan benar-benar dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran,” kata Mu’ti.
Ia juga menyebutkan mulai 2026, setiap sekolah akan menerima peningkatan fasilitas digital. Hal ini sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Kalau sekarang kita kirimkan satu IFP (Interactive Flat Panel) untuk satu sekolah, maka tahun depan akan dikirimkan tiga IFP untuk masing-masing satuan pendidikan,” ujar dia.
Mu'ti juga memastikan keberlanjutan program revitalisasi sekolah. Revitalisasi sekolah merupakan bagian dari upaya pemerintah menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang lebih layak.
Berdasarkan data Kemendikdasmen, anggaran revitalisasi sekolah pada tahun 2026 mengalami penurunan. Dari Rp16,9 triliun pada 2025 menjadi Rp14 triliun pada 2026. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tetap menekankan pentingnya efisiensi, pengawasan, dan transparansi.
Mu’ti meminta setiap daerah benar-benar memprioritaskan sekolah yang kondisinya sangat tidak layak untuk mendapatkan bantuan revitalisasi. “Kami mohon dukungan untuk pengawasan dan pelaksanaannya, sehingga dana yang dihimpun dari masyarakat dan APBN digunakan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada kebocoran, tidak ada penyalahgunaan,” kata Mu’ti.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti mengungkapkan keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam program revitalisasi satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Ia menekankan pentingnya penetapan prioritas dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan sarana pendidikan berjalan efektif dan merata.
Menurutnya, usulan revitalisasi sekolah dari daerah sangat banyak. “Kalau dirupiahkan, lebih dari Rp500 triliun dibutuhkan untuk revitalisasi. Tetapi, anggaran tidak sebanyak itu,” ujar Suharti.
Tingginya permintaan dari pemerintah daerah untuk bantuan pembangunan unit sekolah baru dan renovasi fasilitas pendidikan menunjukkan masih luasnya kebutuhan infrastruktur pendidikan. Namun, dengan keterbatasan dana, Kemendikdasmen harus menetapkan kriteria prioritas agar bantuan diarahkan kepada sekolah-sekolah yang paling membutuhkan.
Sejak awal 2025, kementerian hampir setiap hari menerima surat, telepon, dan pesan dari DPRD maupun kepala daerah yang ingin mengetahui mekanisme agar bisa mendapat bantuan pusat. “Banyak yang khawatir kalau tidak bertemu langsung dengan pemerintah pusat takut tidak mendapat bantuan. Padahal proses seleksi dilakukan secara akuntabel,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
