Mendikdasmen Abdul Mu'ti. Foto: Ilham Pratama/Medcom.id

Resmi! Bahasa Inggris Jadi Mata Pelajaran Wajib Mulai Kelas 3 SD pada 2027

Ilham Pratama Putra • 26 Mei 2026 10:32

Ringkasnya gini..

Kemendikdasmen resmi menetapkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib mulai kelas 3 SD pada tahun ajaran 2027/2028.
Pemerintah mulai menyiapkan pelatihan guru bahasa Inggris serta penguatan pembelajaran coding, AI, dan STEM.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Kemendikdasmen membangun pendidikan bermutu melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru.

Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bakal menjadikan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib mulai kelas 3 SD. Kebijakan ini akan berjalan mulai tahun ajaran 2027/2028.

Kebijakan itu disiapkan melalui berbagai pelatihan guru yang mulai dijalankan sejak tahun ini. Sehingga nantinya, pembelajaran bahasa Inggris untukk kelas 3 SD ditahun depan berjalan dengan baik.

"Yang baru adalah pelatihan bahasa Inggris karena pada tahun 2027 nanti tahun ajaran 2027-2028 pelatihan bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib yang diajarkan mulai kelas 3 sekolah dasar," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti dalam Malam Tasyakuran Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Senin 25 Mei 2026.

Mu'ti mengatakan pelatihan bahasa Inggris menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain bahasa Inggris, Kemendikdasmen juga menggelar berbagai pelatihan bagi guru.

"Mulai dari pembelajaran mendalam, coding dan artificial intelligence (AI), kepemimpinan kepala sekolah, hingga penguatan STEM," lanjut Mu'ti.

Mu'ti menjelaskan, saat ini pemerintah tengah membangun infrastruktur pedagogis untuk mendukung pendidikan bermutu bagi seluruh masyarakat. Salah satu fokusnya ialah meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru.

Pada 2025, pemerintah telah memberikan bantuan kepada 12.500 guru untuk menyelesaikan pendidikan S1 melalui sistem rekognisi pembelajaran lampau (RPL). Tahun ini, jumlah penerima program itu ditingkatkan menjadi 150 ribu guru.

Kemendikdasmen juga menaikkan tunjangan sertifikasi guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Sementara guru ASN menerima tunjangan sebesar gaji pokok yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing setiap bulan.

Selain itu, guru non-ASN yang belum menerima tunjangan sertifikasi juga mendapatkan insentif. Guru non-ASN kata dia berhak menerima insentif sebesar Rp400 ribu per bulan.

Lebih lanjut, Mu'ti menegaskan seluruh kebijakan tersebut menjadi bagian dari fondasi menuju visi pendidikan bermutu untuk semua. Berbagai kebijakan itulah yang kata dia menjadi fokus Kemendikdasmen dari awal masa pemerintahan era Presiden RI Prabowo Subianto.

"Pada 19 bulan pertama ini kami baru meletakkan fondasi menuju pendidikan bermutu untuk semua," ujar dia.