Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Feriyansyah mengatakan, kebijakan Makan Siang Gratis untuk anak sekolah sudah lazim diterapkan di berbagai negara. Meski begitu, kata Feri, Indonesia tidak boleh asal sekadar menjiplaknya tanpa perhitungan dan kajian yang matang.
"Kita perlu memperhatikan negara-negara yang sudah menerapkannya dan menghindari masalah-masalah yang potensial dari kebijakan makan siang gratis di sekolah. Harus hati-hati dan tidak gegabah," tambah Feri dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu, 3 Maret 2024.
Di India misalnya, Feri mencontohkan, progam Makan Siang Gratis terbilang sukses. “Misal, India setelah menerapkan program makan siang gratis, berhasil menurunkan angka stunting hingga 22 persen dalam 11 tahun. PDB perkapita dari 442 dollar menjadi USD2.238, dan pertumbuhan PDB dari 0,24 persen menjadi 9.05 persen," ungkapnya.
Namun belajar dari India, Makan Siang Gratis tidak sebatas program jangka pendek, melainkan menjadi hak konstitusional yang melekat pada anak usia sekolah. “Mahkamah Konstitusi di India memberikan mandat kepada siapapun perdana menteri dan gubernur di India bahwa makan siang gratis harus terus dijalankan dengan kandungan 300 kalori dan 8-12 gram protein," ungkapnya.
Sebab harus dipertimbangkan juga bagaimana teknis, kesiapan fasilitas penunjang seperti cafetaria dan pengawasan standar gizi untuk tiap sekolah. “Ini harus koordinasi dinas kesehataan, BPOM, dan Pemda setempat," tegasnya.
Kemudian di negara lain, kata Feriyansyah, program Makan Siang Gratis juga bisa gagal. Misalnya di Amerika Serikat yang pernah diterapkan pada awal 2020, program makan siang gratis di sekolah gagal bukan karena pandemik. Tapi karena para siswa tidak mengambil jatah makan siang gratis.
"Ternyata label makan siang gratis hanya untuk orang miskin, membuat anak-anak memilih tidak makan dan program ini ditutup di beberapa sekolah. Tentunya ini harus bisa kita hindari jika program ini dijalankan nanti," pesan Feri.
Feri menyatakan kita bisa melihat contoh, bahwa kebijakan ini harus dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan kondisi lapangan. Misal di negara Uni Eropa, penerapannya berbeda-beda.
Belanda dan Denmark tidak menerapkannya dan tidak masalah untuk mereka. Kemudian yang menerapkan makan siang gratis seperti negara Finlandia, Estonia, Swedia, Latvia, dan Lithuania. Namun masing-masing negara tersebut berbeda pendekatannya.
Misal Finlandia, menemukan pada akhir pekan anak-anak kurang asupan gizi sehingga setiap hari senin ada 20 persen tambahan makanan dari pada hari lain. “Jadi rencana program ini tidak bisa didiskusikan serampangan, tanpa mengkalkulasikan mulai dari sumber anggaran, teknis, produksi, skema distribusi, partisipasi publik dan sebagainya,” ujar Feri.
Sebelumya, P2G meminta kejelasan detail rencana program Makan Siang Gratis yang digagas pasangan calon presiden Prabowo-Gibran agar informasinya tidak parsial seperti yang terjadi saat ini. Organisasi guru ini juga meminta agar program ini tidak didiskusikan secara serampangan.
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) P2G, Feriyansyah menyatakan, perlu ada kejelasan dari TKN 02 bagaimana detil rencana kebijakan ini, sehingga informasi ke publik tidak parsial seperti terjadi sekarang. TKN 02 hendaknya melakukan dialog terbuka secara objektif, jujur, dan transparan dengan masyarakat sipil dan akademisi.
"Bagi siswa Indonesia ini kabar baik karena ada jaminan mereka pasti mendapatkan makan di sekolah. Namun ini adalah janji dari pasangan Calon Presiden yang belum dinyatakan menang oleh KPU," ungkap Feri.
| Baca juga: P2G Minta Program Makan Siang Gratis Tidak Didiskusikan Serampangan |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
