Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) P2G, Feriyansyah menyatakan, perlu ada kejelasan dari TKN 02 bagaimana detil rencana kebijakan ini, sehingga informasi ke publik tidak parsial seperti terjadi sekarang. TKN 02 hendaknya melakukan dialog terbuka secara objektif, jujur, dan transparan dengan masyarakat sipil dan akademisi.
"Bagi siswa Indonesia ini kabar baik karena ada jaminan mereka pasti mendapatkan makan di sekolah. Namun ini adalah janji dari pasangan Calon Presiden yang belum dinyatakan menang oleh KPU," ungkap Feri.
Keempat, Feriyansyah menekankan, di berbagai negara, konsep makan siang gratis untuk anak sekolah adalah kebijakan yang sudah lazim. "Kita perlu memperhatikan negara-negara yang sudah menerapkannya dan menghindari masalah-masalah yang potensial dari kebijakan makan siang gratis di sekolah. Harus hati-hati dan tidak gegabah," tambah Feri.
Feri mencontohkan Makan Siang Gratis di India, bisa menjadi contoh sukses. “Misal, India setelah menerapkan program makan siang gratis, berhasil menurunkan angka stunting hinggai 22% dalam 11 tahun. PDB perkapita dari 442 dollar menjadi 2238 dollar, dan pertumbuhan PDB dari 0,24% menjadi 9.05%," ungkapnya.
Feri menambahkan, belajar dari India, makan siang gratis tidak sebatas program jangka pendek, namun menjadi hak konstitusional yang melekat pada anak usia sekolah. “Mahkamah Konstitusi di India memberikan mandat kepada siapapun perdana menteri dan gubernur di India bahwa makan siang gratis harus terus dijalankan dengan kandungan 300 kalori dan 8-12 gram protein," imbuhnya.
Kelima, harus dipertimbangkan juga bagaimana teknis, kesiapan fasilitas penunjang seperti cafetaria dan pengawasan standar gizi untuk tiap sekolah. “Ini harus koordinasi dinas kesehataan, BPOM, dan Pemda setempat," katanya.
Keenam, Feriyansyah menambahkan, program semacam ini juga bisa gagal. “Di Amerika Serikat awal tahun 2020, program makan siang gratis di sekolah gagal bukan karena pandemik. Tapi karena para siswa tidak mengambil jatah makan siang gratis. Ternyata label makan siang gratis hanya untuk orang miskin, membuat anak-anak memilih tidak makan dan program ini ditutup di beberapa sekolah.
"Tentunya ini harus bisa kita hindari jika program ini dijalankan nanti," pesan Feri.
Feri menyatakan kita bisa melihat contoh, bahwa kebijakan ini harus dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan kondisi lapangan. Misal di negara Uni Eropa, penerapannya berbeda-beda.
Belanda dan Denmark tidak menerapkannya dan tidak masalah untuk mereka. Yang menerapkan makan siang gratis seperti negara Finlandia, Estonia, Swedia, Latvia, dan Lithuania. Namun masing-masing negara tersebut berbeda pendekatannya.
Misal Finlandia, menemukan bahwa pada akhir pekan anak-anak kurang asupan gizi sehingga setiap hari senin ada 20% tambahan makanan dari pada hari lain.
“Jadi rencana program ini tidak bisa didiskusikan serampangan, tanpa mengkalkulasikan mulai dari sumber anggaran, teknis, produksi, skema distribusi, partisipasi publik dan sebagainya,” tegas Feri.
Sebelumnya, P2G sangat menyayangkan pernyataan TKN Pasangan Prabowo-Gibran tentang rencana kebijakan Makan Siang Gratis di Sekolah yang akan diambil dari Dana BOS.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri menyatakan, P2G tegas menolak jika rencana kebijakan makan siang gratis menggunakan dana BOS. Iman menjelaskan alasan penolakannya.
“Pertama, sebagian besar dana BOS dipakai untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer. Ini sama saja dengan memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya. Sebab ada guru honorer yang hanya mengandalkan dana BOS,” ungkap Iman.
| Baca juga: P2G Sesalkan Rencana Makan Siang Gratis Comot Dana BOS |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
