"Sampai saat ini, Saya belum mendapatkan informasi secara detail bagaimana kerangka implementasi pendidikan bela negara untuk para mahasiswa di perguruan tinggi," kata Rektor IPB Arif Satria kepada Medcom.id, Rabu, 26 Agustus 2020.
Namun, Arif mengaku tak masalah jika program itu nantinya masuk dalam kampusnya. Sebab keikutsertaan warga negara dalam bela negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
"Memang ada undang-undang yang mengatur adanya komponen cadangan yang berasal dari warga, karena tentu TNI sendiri punya banyak keterbatasan. Komponen cadangan ini sangat penting. Sebab di berbagai negara pun sudah memikirkan hal tersebut," jelasnya.
Baca: BEM IPB: Mengabdi Sesuai Profesi Juga Termasuk Bela Negara
Pada prinsipnya, Arif menyambut baik wacana tersebut. Bagi dia, program yang berisi pendidikan bela negara itu dinilai sangat penting bagi mahasiswa.
"Pada prinsipnya para Rektor akan menyambut baik karena ini sesuatu yang sangat penting dan sifatnya voluntary, sukarela bukan mengikat untuk seluruh warga," sambungnya.
Arif berharap teknis Komcad dapat dikomunikasikan kepada para rektor. Dia masih menunggu desain awal Komcad dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun Kemhan.
"Sehingga pembahasan ini penting agar tidak ada miskomunikasi, karena selama ini orang memahami bela negara model ini dianggap sebagai wajib militer (wamil). Padahal saya rasa Kemenhan tidak menganggap demikian," ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
