Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Remy Hastian menilai surat Kemendikbud itu menyalahi prinsip kebebasan akademik. Padahal, menurut dia, kebebasan akademik bagian tak terpisahkan dari kebebasan berpendapat.
"Sehingga negara ataupun institusi perguruan tinggi wajib melindungi dan menghargainya," kata Remy dalam keterangan tertulisnya kepada Medcom.id, Senin, 12 Oktober 2020.
Dia meminta surat bernomor 1035/E/KM/2020 perihal Imbauan Pembelajaran Secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja dapat dicabut. Surat itu dinilai telah mengintervensi kebebasan akademik.
Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) juga meminta Kemendikbud tidak alergi dengan sikap kritis para mahasiswa dan dosen terhadap UU Ciptaker. Koordinator P2G, Satriwan Salim menilai hal itu merupakan wujud kebebasan akademik.
"Kemendikbud juga tak seharusnya mengekang. Lagi pula kampus punya otonomi yang mesti dihargai Kemendikbud," tegas Satriwan.
Baca: Kemendikbud Terbitkan Surat, Imbau Mahasiswa Tidak Ikut Demo
Sebelumnya, Direktorat Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Surat Imbauan Pembelajaran Secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja yang ditujukan untuk pimpinan perguruan tinggi. Salah satu poinnya memuat imbauan agar mahasiswa tidak ikut unjuk rasa.
Surat juga meminta dosen tidak memprovokasi mahasiswanya mengikuti demonstrasi. Surat ini diterbitkan setelah memperhatikan situasi yang kurang kondusif untuk pembelajaran akibat demonstrasi UU Ciptaker.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
