Nadiem memaparkan, empat tujuan besar dari peluncuran Permendikbudristek tentang Pecegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi. Pertama kata dia, Permendikbudristek ini sebagai upaya pemenuhan hak warga negara Indonesia.
"Yang pertama adalah upaya untuk memenuhi hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan tinggi yang aman. Itu nomor satu. Haknya mereka untuk mendapat pendidikan yang aman," sebut Nadiem dalam konferensi pers daring Merdeka Belajar episode 14: Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual, Jumat 12 November 2021.
Menurutnya tak ada pembelajaran yang dapat berlangsung apabila lingkungan belajar tidak aman. Selanjutnya, Permendikbudristek itu akan memberikan kepastian hukum bagi perguruan tinggi dalam melihat PPKS.
"Saat ini belum ada kerangka hukum yang di mana banyak kali dosen dan rektor berbicara kepada saya mengenai masalah ini, Tapi mereka kadang tidak tahu cara untuk mengambil tindakan karena belum dikasih payung hukum yang jelas," sebutnya.
Baca juga: Pendapat Pakar Hukum Unair Soal Polemik Permendikbudristek PPKS
Ketiga, pihaknya ingin mengedukasi isu kekerasan seksual. Perlu ada kotak yang jelas, apa itu kekerasan seksual, victim blamming serta korban.
"Lalu apa definisi kekerasan seksual yang non fisik, apa itu kriterianya. Jadi kita ingin yang abu-abu kita jadikan hitam putih. Jelas apa yang kita maksud dalam Permen ini," jelasnya.
Keempat, Permendikbudristek ini akan menjadi penguatan kolaborasi para stakeholder pendidikan. "Kolaborasi antara Kementerian, kampus-kampus ini untuk menciptakan budaya akademik yang sehat sesuai dengan akhlak mulia. Ini adalah tujuan dari pada Permen kita," tutup dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
